Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Wali Kota Bakal Bersurat ke Menteri Luhut Minta PPKM Level 3 Dilonggar untuk Tempat Hiburan

Rahmat Effendi akan bersurat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kelonggaran PPKM Level 3.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Ilustrasi Walikota Bekasi Rahmat Effendi akan bersurat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kelonggaran PPKM Level 3. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku, pihaknya akan bersurat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kelonggaran PPKM Level 3.

Pepen sapaan akrabnya mengatakan, Kota Bekasi di perpanjangan PPKM Jawa Bali 7 - 13 September 2021 masih berada di level 3.

Dalam kebijakan itu, masih terdapat sektor usaha dan jasa yang belum diperbolehkan beroperasi seperti misalnya usaha hiburan dan kepariwisataan.

"Kalau level 3 diperpanjang, berarti belum boleh (tempat hiburan dan kepariwisataan), sekarang memang mal sudah bisa dibuka tapi terbatas. Tempat hiburan dan lain-lain belum," kata Rahmat di Stadion Patriot, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Kota Bekasi Masih Berstatus Level 3

Pihaknya sedang menyiapkan surat permohonan yang ditunjukkan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kesehatan (Menkes).

Surat tersebut berkaitan dengan izin meminta kelonggaran, agar keran ekonomi yang bersumber dari jasa dan perdagangan dapat dibuka seperti misalnya tempat hiburan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal serentak di 560 titik, Sabtu (4/9/2021).
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal serentak di 560 titik, Sabtu (4/9/2021). (Pemkot Bekasi)

"Untuk bisa memberikan kelonggaran kepada pemkot karena kita enggak punya potensi lain selain jasa dan perdagangan," jelas dia.

Menurut dia, keran ekonomi yang bersumber dari jasa dan perdagangan bukan hanya persolan tenaga kerja semata.

Lebih dari itu, Kota Bekasi perlu menyerap pedapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari kegiatan usaha jasa dan perdagangan.

"Iya bersurat (ke menteri), kita berupaya membuka keran ekonomi yang harus kita buka. Kalau enggak nanti ekonomi lumpuh, apalagi di semeter dua," jelas dia.

Baca juga: Pemkot Bekasi Telah Menyuntikkan 1,7 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Warga

Dia khawatir, jika sampai akhir tahun situasi serapan pendapat daerah kecil, akan berdampak pada belanja termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri.

"Kalau kita rem terus ini ekonominya, nanti di akhir Desember khawatir banyak belanja kita yang enggak bisa subsidi, artinya banyak belanja yang enggak bisa kita penuhi, termasuk bagaimana menanggulangi covid yang ada," terangnya.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Sebut 98 Persen Wilayahnya Zona Hijau Covid-19

Dalam surat permohonan meminta kelonggaran, pihaknya akan menyelipkan data terbaru situasi sebaran Covid-19 di Kota Bekasi yang mulai melandai.

"Jadi pelonggaran (level 4 ke 3) belum menaikkan laju ekonomi. Makanya ini yang kita minta, (dengan asumsi) kasusnya sudah rendah sekali," tegas dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved