Breaking News:

ASN di Kepulauan Seribu Diwanti-wanti Jangan Lakukan Pungli

Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Krisna menjabarkan pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi PNS 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu diwanti-wanti agar tidak terlibat pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Pemberantasan Pungli yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Kabupaten (Irbankab) Kepulauan Seribu.

Kepala Irbankab Kepulauan Seribu Nirwani mengatakan, kegiatan ini bertujuan mewujudkan Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu bebas dari pungli.

"Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 ASN Kabupaten Kepulauan Seribu. Ini bertujuan untuk menyegarkan kembali tentang pungli dan pencegahannya," kata Nirwani di Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (10/9/2021).

Selama dua hari, 9-10 September, para ASN disosialisasikan tentang pungli, khususnya dalam aktivitas sehari-hari.

Baca juga: Polantas Diberi Hukuman Sanksi Fisik di Polda Metro Jaya, Sempat Ramai Kabar Pungli: Ini Penyebabnya

Ilustrasi pungli
Ilustrasi pungli (GOOGLE via Tribun Jateng)

Para ASN juga diminta untuk tidak melakukan pungli, baik memberi maupun menerima.

Nirwani mengatakan, pungli bisa berdampak buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

"Dalam langkah melakukan pencegahan, diharapkan kepada seluruh ASN untuk mengantisipasi tidak melakukan pungutan di luar aturan," katanya.

Baca juga: Satu Bulan Kasus Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Masih Belum Tetapkan Tersangka

Inspektorat Pembantu Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar Sosialisasi Pemberantassan Pungutan Liar di Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (10/9/2021).
Inspektorat Pembantu Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar Sosialisasi Pemberantassan Pungutan Liar di Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (10/9/2021). (Dok. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu)

Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Krisna menjabarkan pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Krisna juga menyatakan bahwa pungli tak jarang dilakukan pejabat atau aparat.

Baca juga: Peringati Hari Rabies Sedunia, Ratusan Kucing di Kepulauan Seribu Disuntik Vaksin

Padahal, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

"Karena itu sebagai ASN harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan menerima atau memberi," tegas Krisna.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved