Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Dikritisi Ombudsman, Mas Anies Tak Bisa Seenaknya Blacklist Pelanggar Prokes

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan blacklist pelanggar protokol kesehatan dikritisi Ombudsman

TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Ilustrasi Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan blacklist pelanggar protokol kesehatan dikritisi Ombudsman 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan blacklist pelanggar protokol kesehatan dikritisi Ombudsman Jakarta Raya.

Pasalnya, tak ada regulasi yang mengatur soal hal ini, sehingga Anies tak bisa begitu saja memasukan pelanggar prokes ke daftar hitam.

"Peraturan pemerintah maupun Perda tidak secara spesifik menyebutkan sanksi bagi warga yang berkerumun. Persoalan dengan blacklist untuk bepergian tersebut terletak pada regulasinya," ucap Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho, Sabtu (11/9/2021).

"Mau mengacu ke mana upaya blacklist ini?," sambungnya penuh pertanyaan.

Baca juga: Satpol PP Segel A/A Resto and Bar Sampai PPKM Level 3 Selesai

Tak hanya itu, Teguh juga menyebut, Anies tak punya kewenangan blacklist warga non-DKI yang melakukan pelanggaran di wilayah ibu kota.

"Secara kewilayahan, Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan melakukan cegah tangkal bepergian dalam bentuk blacklist kepada warga non-DKI yang berkerumun di Jakarta," ujarnya.

Aturan blacklist ini nantinya juga akan bermasalah ketika warga bepergian ke luar Jakarta.

Baca juga: Kesaksian Pedagang: Golden Blue Karaoke Buka Selama PPKM, Pengunjung Masuk Lewat Pintu Belakang

Sebab, kewenangan DKI hanya sebatas lingkup ibu kota saja.

"Otoritas Pemprov tidak memiliki jangkauan sejauh itu, kecuali hal tersebut menjadi kebijakan nasional," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved