Breaking News:

Sejumlah Hal yang Harus Diperhatikan Pemerintah untuk Rencana Restrukturisasi PLTU

kebijakan ini sebaiknya tidak diberlakukan lagi di dalam skema yang akan diusulkan karena akan membuat penawaran tersebut tidak lagi atraktif.

Editor: Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yohanes Masengi, seorang pengacara yang telah malang melintang selama lebih dari 15 tahun mewakili project company/project owner atau sponsor dalam menegosiasikan kontrak pembiayaan proyek ketenagalistrikan dan infrastruktur berskala besar di Indonesia mengatakan, privatisasi atau penjualan PLTU kepada pihak swasta kemungkinan adalah langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengurangi beban pembiayaan pengadopsian teknologi CCUS dan untuk efisiensi biaya pembangkitan listrik.

Hal ini terkait rencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada tahun 2025 nanti. 

Untuk melakukan privatisasi PLTU, PLN akan mendirikan suatu perusahaan baru (PLN holding) yang nantinya akan memegang kendali atas PLTU-PLTU lama milik PLN.

Apabila pembentukan PLN holding ini jadi dilakukan, Yohanes Masengi berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Yang pertama ialah perlunya payung hukum yang jelas untuk pengadaan dan pengalihan PLTU-PLTU tersebut dari PLN kepada PLN holding hasil spin off.

“Payung hukum ini antara lain untuk penunjukan langsung dari PLN kepada PLN holding, ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh PLN kepada PLN holding, harga jual listrik dari PLN kepada PLN holding, dan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement) terkait bankable,” katanya dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (12/9/2021).

Yohanes mengatakan bahwa perlu adanya reformasi peraturan perundangan untuk sistem penawaran PLTU-PLTU kepada swasta, apakah melalui lelang umum atau penunjukan langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemberian insentif juga perlu dilakukan bagi investor yang tertarik untuk ikut serta dalam pembaharuan PLTU, misalnya pemberian prioritas terhadap investor yang pertama kali mengerjakan PLTU terkait ataupun prioritas dalam mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan lain di kemudian hari, atau pengadaan dibuat dalam bentuk bundling di awal antara PLTU milik PLN dan proyek energi terbarukan.

Pengacara yang juga telah berperan dalam pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangit ini menyatakan bahwa PLN juga perlu memperhatikan kejelasan skema kerja sama antara PLN dan investor di dalam proyek PLTU serta kejelasan sistem pembelian tenaga listrik dari perusahaan pembangkit kepada PLN.

“Sangat penting untuk memastikan kejelasan skema kerja sama yang akan dilakukan, apakah nantinya PLN atau perusahaan holding akan membentuk joint venture dengan investor dan bagaimana dengan persentase kepemilikan sahamnya. Yang menjadi kendala di lapangan selama ini adalah PLN diharuskan memiliki saham minimal 51% dan investor hanya bisa memiliki 49% saham di perusahaan pembangkit, padahal PLN meminta agar seluruh investasi dalam bentuk finansial harus disediakan oleh investor,” kata Yohanes.

Menurut alumnus Fakultas Hukum UI 2005 yang saat ini adalah Sekutu di Firma Guido Hidayanto & Partners tersebut, kebijakan ini sebaiknya tidak diberlakukan lagi di dalam skema yang akan diusulkan karena akan membuat penawaran tersebut tidak lagi atraktif bagi investor dan, yang terutama, tidak bankable.

Sementara itu, kejelasan sistem pembelian tenaga listrik dari perusahaan pembangkit kepada PLN perlu dipastikan karena selama ini PLN tidak membayar tarif listrik lantaran PLTU-PLTU tersebut dioperasikannya sendiri setelah selesai dibangun.

“Dengan adanya privatisasi, harus dipikirkan bagaimana mengatur tarif listrik dan mekanisme pembayaran oleh PLN kepada perusahaan pembangkit. Apakah nantinya akan dilakukan secara take or pay atau take and pay. Satu sisi, kita ingin agar kebijakan yang diambil membuat penawaran tetap menarik dan bankable. Di sisi lain, kita juga tidak ingin merugikan PLN sebagai offtaker,” kata Yohanes.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved