Breaking News:

Demokrat Versi KLB Ajukan Gugatan ke PTUN, Kubu AHY: Preseden Buruk Kalau Dimenangkan

Politisi Demokrat Mujiyono buka suara soal gugatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

TribunJateng/istimewa
Ilustrasi Politisi Demokrat Mujiyono buka suara soal gugatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi Demokrat Mujiyono buka suara soal gugatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia pun optimis gugatan yang meminta kepengurusan Moeldoko disahkan bakal ditolak pengadilan.

"Biar proses hukum yang menjawab, kami optimis menang, bismillah," ucapnya, Senin (13/9/2021).

Rasa optimisme Ketua Komisi A DPRD DKI ini bukan tanpa alasan, sebab, Kementerian Hukum dan HAM sudah menolak hasil KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat tersebut.

Bahkan, Mujiyono juga mengklaim, kepengurusan Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah diakui oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh kepala daerah.

"Jadi kan sudah jelas gambarannya bahwa kami selain memang benar, pemerintah juga menyepakati kami sebagai partai demokrat yang asli, yang benar," ujarnya di gedung DPRD DKI.

Untuk itu, politisi senior Kebon Sirih ini menyebut, bila gugatan kubu Moeldoko dikabulkan maka bakal menjadi peristiwa buruk dalam dunia perpolitikan nasional.

"Ini akan menjadi preseden buruk buat partai-partai lain kau sampai kami dizalimi," tuturnya.

Dilansir dari Kompas.com, Kuasa Hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Rusdiansyah secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Jumat (25/6/2021).

Ia mengatakan, materi gugatan yang diajukan yaitu meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

"Meminta pengadilan mengesahkan KLB Deli Serdang yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokat 2021-2025," kata Rusdiansyah dalam keterangannya, Jumat.

Sebagaimana diketahui, lanjut dia, pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM, belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan.

Oleh karena itu, upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta.

"Gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara," jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Deli Serdang harus disahkan.

Pertama, KLB dinilai konstitusional karena diikuti oleh pemilih suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

"Kedua, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015," nilai Rusdiansyah.

Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah.

Sebagai kuasa hukum, Rusdiansyah berharap nantinya PTUN Jakarta menggelar sidang dan memutuskan perkara secara adil dan objektif.

"Sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deli Serdang yang memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat," ungkapnya.

Atas gugatan tersebut, Rusdiansyah mengaku bahwa KLB meminta kader-kader Partai Demokrat di daerah tetap sabar dan tenang menunggu perkara memiliki putusan yang berkekuatan hukum.

Diketahui bersama, Kementerian Hukum dan HAM telah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang diajukan kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menjelaskan, kubu Moeldoko awalnya mengajukan permohohan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.

KLB tersebut memilih Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dan Jhoni Allen Marbun sebagai sekretaris jenderal.

Yasonna menuturkan, penolakan permohonan itu merujuk pada AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah.

Menurut dia, Kemenkumham tidak berwenang menilai soal kesesuaian AD/ART tersebut dengan Undang-Undang Partai Politik sebagaimana dipersoalkan oleh kubu Moeldoko.

"Argumen-argumen tentang AD/ART tersebut yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang, kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," kata dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved