Breaking News:

Partai Demokrat Waspadai Pemutarbalikan Fakta Hukum oleh Kubu Moeldoko di Pengadilan TUN

Partai Demokrat angkat bicara mengenai tindakan kubu Moeldoko yang mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta pada Jumat (25/6/2021).

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Istimewa/Dokumentasi Acara
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Demokrat angkat bicara mengenai tindakan kubu Moeldoko yang mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat (25/6/2021).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan pihaknya mewaspadai pemutarbalikan fakta hukum yang dilakukan kubu
Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang

“Kami terus waspadai ‘putar balik’ fakta hukum pada 2 Gugatan KSP Moeldoko Cs di Pengadilan TUN Jakarta," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Herzaky menjelaskan terdapat dua gugatan yang dimasukkan oleh kubu Moeldoko ke Pengadilan TUN Jakarta yang diperkirakan bakal diputuskan pada bulan Oktober 2021.

“Pertama, Perkara nomor 150, Penggugatnya Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Abal-abal tersebut," kata Herzaky.

"Mereka juga meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut. Ini upaya ‘begal politik’ yang melecehkan Hukum dan Demokrasi,” tambahnya.

Baca juga: Demokrat Versi KLB Ajukan Gugatan ke PTUN, Kubu AHY: Preseden Buruk Kalau Dimenangkan

Gugatan kedua, kata Herzaky, yakni perkara. Dimana terdapat tiga mantan kader terafiliasi dengan KLB Moeldoko.

Mereka menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu.

"Artinya, kalau digugat, ya sudah kadaluarsa. Kalaupun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam Hukum di Negara kita," katanya.

Meskipun demikian, Herzaky menyatakan keyakinannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta akan tegak lurus dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan demi terjaganya demokrasi di Negeri ini.

Baca juga: Demokrat Versi KLB Berulah Lagi, Kubu AHY: Kami Tetap Solid, Kami Terus Melawan

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved