Breaking News:

Pemprov DKI Akan Normalisasi Kali Ciliwung, Hati-hati Oknum Makelar Tanah Berkedok Biro Jasa

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Ilustrasi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung.

Program normalisasi Kali Ciliwung ini akan menghubungkan Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu Jakarta Timur.

Saat memantau program normalisasi ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat informasi adanya oknum makelar tanah berkedok biro jasa.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Untayana, menyebut oknum makelar tanah ini meminta bayaran kepada warga terdampak.

Baca juga: Pemkot Jakarta Timur Bangun Rusun untuk Warga Terdampak Normalisasi Kali Ciliwung

"Saat melakukan reses di RW 3 Kelurahan Cawang Jakarta Timur, saya dapat laporan ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat warga khawatir, yaitu nanti pembebasan tanah akan sulit jika warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah," jelas Justin, kepada Wartawan, Selasa (14/9/2021).

"Kemudian biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi 25 persen," lanjutnya.

Namun, kata Justin, mayoritas warga bersedia menjual tanah dan ingin segera mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Baca juga: LCJM Movast Tanam 1.000 Pohon di Pinggiran Sungai Ciliwung di Pejaten Jakarta Selatan

Dengan begitu, lanjutnya, tugas kelurahan relatif lebih ringan karena hanya membantu warga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

"Pemprov DKI dengan setiap instansi terkaitnya harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga agar mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah," jelas Justin.

"Jika tidak, Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur," lanjutnya.

Baca juga: Warga Bidara Cina Keluhkan Proyek Sodetan Kali Ciliwung

Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sebaiknya memberi uang ganti rugi tanah kepada warga yang terdampak.

"Saya minta Pemprov DKI dan kelurahan-kelurahan aktif mendorong warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah, sehingga mereka akan menerima uang ganti rugi secara utuh," tutup Justin.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved