Breaking News:

Fraksi Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Kubu Moeldoko di Pengadilan TUN

Sidang gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki tahap pembuktian.

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Istimewa
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sidang gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki tahap pembuktian.

Sidang perkara No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjuntak akan digelar pada hari Kamis Pagi esok 16 September 2021.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan oleh pihak Moeldoko.

“Kami mengajak publik khususnya para Pejuang Demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Moeldoko,” kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkap bahwa upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan.

Baca juga: Demokrat Versi KLB Ajukan Gugatan ke PTUN, Kubu AHY: Preseden Buruk Kalau Dimenangkan

Hinca menegaskan Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan kubu Moeldoko untuk kedua kalinya.

“Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staff Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam gugatan?" tanya Hinca yang mempertanyakan pencantuman pekerjaan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dalam dokumen gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tersebut.

Selain dari sidang tersebut, dihari yang sama juga digelar sidang gugatan tiga mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020.

Baca juga: Demokrat Versi KLB Berulah Lagi, Kubu AHY: Kami Tetap Solid, Kami Terus Melawan

Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai Bambang Soebiyantori ini, akan menggelar pemeriksaan tiga saksi penggugat.

“Gugatan penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum, mari kita lihat kebohongan apa lagi yang gerombolan ini akan kemukakan di persidangan Kamis siang besok," kata Hinca.

Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, pihak Moeldoko (penggugat) telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham RI (tergugat) di Pengadilan TUN Jakarta, dimana dalam dua gugatan tersebut Partai Demokrat sebagai tergugat dua intervensi.

Diketahui, di dalam kedua gugatan tersebut kubu Moeldoko menggugat Menkumham RI, Yasonna Laoly. Majelis Hakim PTUN tersebut telah menerima permintaan DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY untuk masuk sebagai ‘Tergugat II Intervensi’.

Dikutip dari Kompas.com, Kuasa Hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Rusdiansyah secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Jumat (25/6/2021).

Ia mengatakan, materi gugatan yang diajukan yaitu meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

"Meminta pengadilan mengesahkan KLB Deli Serdang yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokat 2021-2025," kata Rusdiansyah dalam keterangannya, Jumat.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved