Breaking News:

MAKI Minta Polri Ungkap Pelaku Bantu Pelarian Adelin Lis

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyoroti oknum yang menandatangani pergantian nama paspor dengan perubahan nama.

Editor: Wahyu Aji
Boyamin Saiman 

TRIBUNJAKARTA.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyoroti oknum yang menandatangani pergantian nama paspor dengan perubahan nama dari Adelin Lis menjadi Hendro Leonardi.

Adelin Lis adalah terpidana kasus pembalakan liar hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut) yang sempat buron selama 13 tahun sebelum ditangkap pada 19 Juni lalu. 

Oleh karena itu Boyamin pun mendesak Mabes Polri untuk melakukan penyidikan atas oknum yang diduga melakukan pemalsuan paspor tersebut.

Menurutnya, jika terdapat bukti dan alat-alat bukti sudah cukup segera lakukan penetapan tersangka terhadap oknum yang diduga membantu Adelin Lis berganti nama menjadi Hendro Leonardi.

"Jadi istilahnya paspor itu kan aspal, asli tapi palsu. Paspornya Asli tapi keterangan di dalamnya palsu atau tidak benar. Maka itu memenuhi syarat pasal 263 maupun 266 KUHP dan itu harus diproses Mabes Polri. Karena ini membantu buron, yang tidak membantu buruan aja tetap diproses pemalsuan apalagi ini membantu buron," ujar Boyamin dilansir WartaKota, Kamis (16/9/2021).

Ia pun mendesak pihak kepolisian untuk memproses kasus tersebut.

Menurutnya, tidak cukup hanya dengan menangkap Adelin Lis dan dipenjara, tapi oknum-oknum yang bantu juga justru harus dikenakan pasal.

Selain itu, Boyamin juga mendesak pengusutan terkait adanya dugaan transaksi dalam pelarian Adelin Lis.

"Saya mendesak, mendorong kepolisian juga mendalami dugaan adanya transaksi di dalam penerbitan paspor aspal tersebut," katanya.

Dari data yang diterima, pada poin pertama, paspor atas nama Hendro Leonardi dengan nomor A5947562 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara merupakan penggantian/perpanjangan dari paspor sebelumnya atas nama Hendro Leonardi dengan nomor S250857 yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 2 Juli 2013.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved