Breaking News:

Presiden Jokowi Teken Perpres Pendanaan Pesantren, Wakil Wali Kota Tangsel Hati-hati Memberi Hibah

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan menanggapi Perpres tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren

Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Ilustrasi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren.

"Nanti kita lihat peraturannya seperti apa dari peraturan tersebut. Kalau misalnya dimungkinkan, kita punya beberapa pesantren besar di Tangsel," ujar Pilar di Kantor Pemkot Tangsel, Jalan Maruga Ciputat, Jumat (17/9/2021).

Seperti diketahui, pada pasal 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2021 jelas mengatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.

Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Wujudkan Herd Immunity di Pondok Pesantren: Wujudkan Santri Tangguh, Indonesia Tumbuh

Namun Pilar justru mengatakan, pihaknya perlu berhati-hati dalam memberi hibah, sekalipun ke pesantren.

"Tapi perlu kehati-hatian juga prosesnya seperti apa. Jangan sampai ada kejadian-kejadian sebelumnya sampai terjadi di Tangsel."

Baca juga: Pilar Saga Ungkap Solusi Pemkot Tangsel Dalam Penanganan Banjir di Kampung Bulak dan Pondok Maharta

"Langkah antisipasinya harus benar-benar melibatkan Inspektorat, Kejaksaan. Biar benar-benar sesuai aturan," kata Pilar.

Orang nomor dua di Tangsel itu akan selalu melibatkan pihak ketiga untuk mengawasi proses hibah.

Ia tidak ingin jangan sampai ada penyelewengan terhadap dana hibah.

"Seperti yang dilakukan sama kita. Seperti bantuan-bantuan kaya BTT, santunan kematian, bansos disabilitas, itukan kami melibatkan BPKP dan Kejaksaan. Dan metode seperti apa jangan sampai ada pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab," ujarnya.

Baca juga: Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Perpres 7 Tahun 2021 Sangat Diperlukan Atasi Terorisme

Di sisi lain, Pilar bersyukur dengan ditekennya Perpres tersebut yang menandakan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap pesantren.

"Ya Alhamdulilah kalau Pak Jokowi concern, dan memberikan dorongan, artinya seluruh forkopimda sepakat ya karena keputusan presiden, tinggal kiga jalani dengan baik dan benar sesuai aturan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved