Breaking News:

Lurah Cawang Terima Aduan Warga Terkait Makelar Tanah Normalisasi Kali Ciliwung

Lurah Cawang Didik Diarjo mengatakan sejumlah warganya mengadu karena didatangi orang yang mengaku dapat memfasilitasi pencairan uang ganti rugi

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Bima Putra
Lurah Cawang Didik Diarjo saat memberi keterangan terkait normalisasi Kali Ciliwung di Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (20/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur membenarkan adanya makelar tanah berkedok biro jasa dalam pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Lurah Cawang Didik Diarjo mengatakan sejumlah warganya mengadu karena didatangi orang yang mengaku dapat memfasilitasi pencairan uang ganti rugi proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Syaratnya saat uang ganti rugi dari Pemprov DKI Jakarta untuk bidang tanah warga yang terdampak dibayarkan warga harus membayar sejumlah uang atas imbal jasa mengurus administrasi.

"Sebenarnya kalau untuk pengaduan ada beberapa yang mengadukan terkait dengan ini. Tetapi ranahnya pribadi, terkait dengan itu," kata Didik di Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (20/9/2021).

Menurutnya pihak Kelurahan tidak dapat berbuat banyak terhadap aktivitas makelar berkedok biro jasa karena hanya bertugas membantu kepengurusan administrasi surat tanah warga terdampak.

Sementara anggaran pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung berada di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, hal ini pun sudah disosialisasikan pihak Kelurahan ke warga.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Normalisasi Kali Ciliwung, Hati-hati Oknum Makelar Tanah Berkedok Biro Jasa

"Semua pelayanan kita sajikan untuk keperluan normalisasi Ciliwung. Jadi pelayanan yang ada di kita semua gratis, kita sudah sosialisasikan itu dari jauh-jauh hari," ujarnya.

Didik menuturkan pihaknya tidak mengetahui pasti berapa anggaran yang digelontarkan untuk pembebasan bidang lahan warga karena ditangani langsung Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Perihal pengawasan makelar berkedok biro jasa di permukiman warga, menurutnya ada pihak lain yang lebih berwenang dalam pengawasan seperti Kejaksaan Negeri.

"Jadi ranah kita (Kelurahan) hanya terkait dengan apa yang memang yang ditentukan, hanya syarat administrasi. Kalau itu kan (biro jasa) ranahnya beda. Mungkin ada Satgas khusus dari Kejaksaan, atau instansi lain," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved