Breaking News:

Formula E

Sebut Formula E Langgar Aturan Sejak Awal, Politikus PDIP Salahkan BPK hingga Kemendagri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai lalai lantaran tak bisa mengungkap kejanggalan penganggaran Formula E

ISTIMEWA
Ilustrasi Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai BPK dan Kemendagri lalau terkait Formula E 

Padahal, hal ini disebut Gilbert melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa penganggaran kegiatan yang lebih dari satu tahun tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.

"Jelas ini melanggar PP dan menyandera gubernur selanjutnya, juga masyarakat DKI. Ini seharusnya diungkap, kecuali BPK tidak mengerti aturan," ujarnya.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini juga heran dengan Kementerian Dalam Negeri yang meloloskan APBD-P 2019 lalu.

Baca juga: Kewenangan Pusat, Wagub DKI Bantah Mutasi Kepala BPK DKI karena Ada Temuan Soal Formula E

Padahal, APBD-P 2019 lalu menyalahi aturan lantaran Pemprov DKI memasukan anggaran Formula E tanpa dasar yang jelas.

"Masuknya kegiatan Formula E ke dalam APBD-P juga kelalaian dari Kemendagri, karena iti haeis melalui persetujuan Kemendagri sebelum jadi Perda," tuturnya.

"Seharusnya ini sangat mengganghu dan dibatalkan Kemendagri," tambahnya menjelaskan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved