Breaking News:

Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Responsif Skandal EoDB Bank Dunia

Anggota Komisi VI DPR RI I Abdul Hakim Bafagih mengingatkan pemerintah untuk merespon kebijakan atas skandal pengaturan ranking EODB Bank Dunia.

Istimewa/dokumentasi pribadi
Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih. Anggota Komisi VI DPR RI I Abdul Hakim Bafagih mengingatkan pemerintah untuk merespon kebijakan atas skandal pengaturan ranking Easy of Doing Business (EODB). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI I Abdul Hakim Bafagih mengingatkan pemerintah untuk merespon kebijakan atas skandal pengaturan ranking Easy of Doing Business (EODB).

Skandal itu diduga dilakukan oleh tim penyusun dibawah tanggungjawab World Bank.

Easy of Doing Business (EoDB) merupakan ukuran kemudahan berinvestasi yang sejak lama telah digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di suatu negara.

Hakim mengatakan adanya dugaan skandal itu membuat laporan EoDB tahun 2018 dan 2020 yang telah diterbitkan dianggap tidak kredibel.

Baca juga: Ngaku Punya Jaringan di Bank Dunia, Pria Ini Ternyata Polisi Gadungan: Tipu Korban Rp140 Juta

Atas skandal tersebut, World Bank memutuskan tidak melanjutkan proyek EoDB untuk tahun selanjutnya dan akan menyusun metode penilaian baru.

Sedangkan, pemerintah Indonesia secara formal telah menjadikan EoDB menjadi acuan target dalam kebijakan investasi.

Dalam UU Ciptaker yang baru-baru ini disahkan, kata Abdul hakim, EoDB diadopsi secara formal dalam pencapaian target ekonomi, khususnya dalam upaya peningkatan investasi.

“Indikator-indikator dalam EoDB sering kali diekspos pemerintah khususnya menteri Investasi dan BKPM dalam rapat-rapat dengan komisi VI. Indikator tersebut telah menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah terutama kabinet ekonomi. Selama ini kami juga mengawal target-target EoDB tersebut. Eh, ternyata EoDB tidak kredibel, " kata politikus PAN itu dalam keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Abdul Hakim pun menyarankan pemerintah untuk segera merumuskan ulang target kinerjanya dengan ukuran lain yang lebih kredibel.

Baca juga: Investasi Dana Haji Gunakan Prinsip kehati-hatian dan Resiko Rendah

Dengan jatuhnya kredibilitas EoDB sekaligus berhentinya proyek penilaian untuk tahun ke depan, kata Abdul Hakim, investor akan kehilangan acuan penilaian sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut, kata Abdul Hakim, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, khususnya investasi langsung (direct investment).

"Dengan jatuhnya kredibilitas EoDB tersebut, DPR juga akan sulit mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi karena selama ini indikator kinerja (key performance Indicator) yang dipakai selama ini sebagian besar merujuk pada indikator-indikator yang ada dalam EoDB," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved