Breaking News:

Formula E

Kembali Geruduk DPRD DKI, Jakarta Bergerak: Komisi E dan B Harus Menerima Kunjungan Kami

Sejumlah orang dari Jakarta Bergerak kembali menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (22/9/2021).

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Suasana aksi unjuk rasa dari Jakarta Bergerak sempat diwarnai ricuh. Massa menggeruduk Gedung DPRD DKI untuk menolak penyelenggaraan Formula E, Rabu (22/9/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Massa dari Jakarta Bergerak minta kejelasan soal ajang balap Formula E.

Sejumlah orang dari Jakarta Bergerak kembali menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (22/9/2021).

Humas Jakarta Bergerak, Siska mengatakan kedatangannya masih terkait penolakan terhadap Formula E.

Menuntut pembatalan Formula E, massa dari Jakarta Bergerak meminta audiensi kepada DPRD DKI.

Baca juga: Massa Geruduk Gedung DPRD DKI Tolak Formula E, Aksi Demo Jakarta Bergerak Sempat Diwarnai Kericuhan

"Kita sudah tahu polemik dari formula seperti itu, atas nama rakyat suara bersatu kami ingin bertanya, butuh kejelasan, butuh keterbukaan untuk masalah Formula E. Tetapi sayangnya minggu lalu kami hanya ditemui oleh 1 fraksi, itu pun hanya kebetulan dia ada di sana," katanya di lokasi.

"Jadi hari ini kami mendesak DPRD buka pintu, khususnya kepada para komisi yang menangani Formula E," tambahnya.

Baca juga: Tak Rela Mas Anies Jadi Presiden, Trending Topic Twitter, Giring: Formula E Contoh Kebohongan Anies

Menuntut kejelasan, kata Siska, pihaknya ingin dipertemukan dengan DPRD DKI dari komisi B dan komisi E.

Ia menilai pendanaan untuk Formula E dialihkan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat di tengah pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Baca juga: Nilai Formula E Langgar Aturan Sejak Awal, Poltikus PDIP: Mas Anies Menyalahgunakan Wewenang

"Ini masyarakat mau nanya kok, butuh kejelasan. Jadi komisi E, komisi B, mereka harus mau menerima kunjungan kami karena tuntutan dari Jakarta Bergerak adalah kami menolak. Kami minta batalkan dan balikin itu uang rakyat yang begitu besar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan. Sebuah prioritas yang tidak tepat guna," tandasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved