Korupsi Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Trubus Sebut KPK Ingin Tahu Sejauh Mana keterlibatan Mas Anies di Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Trubus menilai peran Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI sangat penting terkait pembelian lahan di Munjul.

Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Aji
Tangkapan layar Kompas TV
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat Kebijakan Publik Univerisitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah soroti pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, pada Selasa (21/9/2021) keduanya telah memenuhi panggilan penyidikan KPK.

Kedua pimpinan tersebut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur yang menjerat eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Menyoroti hal tersebut, Trubus mengatakan pemanggilan keduanya sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pertanggung jawaban publiknya sebagai kepala daerah dan sebagai Ketua DPRD DKI.

"Ya sudah benar (terkait pemanggilan keduanya keKPK), karena dia Pak Pras sebagai ketua DPRD, ketua Banggar. Dia mengetahui anggaran itu pertama kali diusulkan oleh siapa dari Fraksi mana misalnya," katanya di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Trubus menilai peran keduanya sangat penting terkait pembelian lahan di Munjul.

Baca juga: Diperiksa 5 Jam Ditanya 8 Pertanyaan oleh Penyidik KPK, Mas Anies Jelaskan Program Pengadaan Rumah

Menurutnya, Anies memiliki peran sebagai pengambil kebijakan terhadap program yang dikeluarkan, sementara Prasetyo memberikan persetujuan untuk mengalirkan penyertaan modal daerah kepada Sarana Jaya.

"Peran kepala daerah sangat tinggi dalam hal proses untuk pengambilan keputusan terkait pembelian tanah di Munjul. Kedua, bahwa kepala daerah tentu mengetahui bagaimana termasuk nilai maupun mekanisme prosedurnya dalam hal ini," jelasnya.

"Jadi soal penganggarannya dia tahu (kepala daerah). Jadi makanya dia diambil KPK untuk dibuktikan. Itukan pembuktian keterlibatannya sejauh mana sabagai kepala daerah," paparnya.

Terkait kebijakan publik, kata Trubus memang perlu diawasi secara ketat. Sehingga ia memberikan apresiasi terhadap Anies dan juga Prasetyo yang telah memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

"Nantikan KPK punya alat bukti untuk mengkroscek benar nggak ini jumlahnya dari Gubernur. Jadi Gubernur nanti bawa data juga kan, apa yang dia tanda tangani. Jadi ini memang dalam kebijakan publik, potensi-potensi yang malaadministrasi, korupsi memang sangat tinggi. Tapi sekarang kita menyorotinya akuntabilitas dan pengawasannya," tandasnya.

Dilansir dari Kompas.com, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa (21/9/2021).

Anies dan Prasetyo Edi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.

Baca juga: Senang Bantu KPK Soal Korupsi Lahan Munjul, Kenangan Anies Saat Jabat Rektor Paramadina

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved