DPRD Kota Bekasi Sepakati Penambahan Anggaran Biaya Tidak Terduga untuk Insentif Nakes

penambahan untuk insentif nakes sudah ditambah sebesar Rp55 miliar dalam APBD Perubahan sehingga totalnya mencapai Rp88 miliar termasuk untuk relawan.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi telah sepakat menganggarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun ini, keputusan dikeluarkan setelah paripurna anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro mengatakan, pihaknya dalam paripurna yang digelar Kamis (23/9/2021) kemarin sudah menyepakati penambahan biaya dalam biaya tidak terduga (BTT).

"Insentif nakes sudah disepakati dalam perubahan ini (APBD), itu diasumsikan sampai Desember 2021 ini," kata Chairoman, Jumat (24/9/2021).

Dia menjelaskan, penambahan untuk insentif nakes sudah ditambah sebesar Rp55 miliar dalam APBD Perubahan sehingga totalnya mencapai Rp88 miliar termasuk untuk relawan.

"Kita sepakat adanya penambahan anggaran di BTT, untuk nakes dan relawan sampai Desember (2021), sehingga kita menjamin tidak mempengaruhi kualitas kerja atau kinerja akibat insentif yang belum dibayarkan," terangnya.

Dia menjelaskan, insentif nakes di 2021 ini memang dibebankan ke pemerintah daerah. Padahal sebelumnya, anggaran berasal dari pemerintah pusat sehingga terjadi keterlambatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Gelar Lomba MTQ ke-23, Catat Tanggalnya!

"Ini yang menyulitkan karena beban yang sebelumnya di pemerintah pusat sekarang di-breakdown ke pemerintah kota, sehingga ketika kita pembahasan belum diikutsertakan," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, insentif nakes dari Januari 2021 belum dibayarkan hingga saat ini. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, untuk insentif tahun 2020 sudah dibayarkan melalui pemerintah pusat.

"Nah yang Januari (2021) ini sedang kita susun karena itu kan besar miliaran, karena memang tidak dianggarkan," kata Rahmat. 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved