Tanggapi Ketidakhadiran Viani di Paripurna Interpelasi, Ketua Fraksi PSI: Kami Fokus pada Formula E

Idris Ahmad enggan beberkan secara rinci alasan ketidakhadiran anggotanya, Viani Limardi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta

Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad enggan beberkan secara rinci alasan ketidakhadiran anggotanya, Viani Limardi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda membahas usulan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memecat anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi.

Hal ini dibenarkan Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Ariyo Bimmo.

Ia menyebut, Viani dipecat sejak Minggu (26/9/2021) kemarin lantaran melakukan sejumlah pelanggaran.

Namun, nama Viani justru masih masuk dalam terdaftar sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Hal ini tertuang dalam daftar hadir rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda membahas usulan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E.

Walau demikian, sosok wanita 36 tahun ini tak hadir dalam rapat paripurna tersebut meskipun sudah mengkonfirmasi kehadirannya.

Menanggapi hal tersebut, Idris mengatakan telah membuat waktu khusus untuk membahas persoalan yang berhubungan dengan Viani.

"Prinsipnya sesuai dengan apa yg kami sampaikan kemarin, itu ada sesi khususnya yang membahas itu. Kami dari PSI saat ini kami fokus pada Formula E," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, persoalan interpelasi Formula E lebih penting ketimbang mengurusi ketidak hadiran Viani saat ini.

Sehingga pihaknya enggan untuk membahas lebih jauh terkait Viani.

"Kami tidak bisa lebih dari itu menjawabnya, kami tidak bisa lebih dari itu menjawabnya dan bahwa kami bersama teman-teman dari PDI Perjuangan, kami serius full seluruhnya anggota oleh DPRD dari Fraksi PSI untuk mengusulkan interpelasi," jelasnya.

"Kami sudah menyiapkan waktu khusus, karena hari ini ada permasalahan yang harus kita tuntaskan yaitu penyelesaian permasalahan terkait interpelasi Formula E. Nanti untuk waktunya akan indah pada waktunya akan kita kabarkan," tandasnya.

Sebagai informasi, nama Viani sebelumnya sempat viral lantaran melanggar aturan ganjil genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Baca juga: Kerap Disudutkan hingga Difitnah Korupsi Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Adu mulut pun sempat terjadi antara Viani dengan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut.

Insiden ini bermula saat mobil berpelat ganjil yang ditumpangi Viani diberhentikan polisi saat melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Ragunan.

Kemudian, polisi itu menjelaskan kepada Viani bahwa dirinya melanggar aturan ganjil genap dan diminta untuk putar balik.

Diskusi alot pun sempat terjadi lantaran Viani masih tetap ngotot ingin melintas di Jalan Gatot Subroto.

Polisi pun tak bergeming dan akhirnya mengarahkan politisi muda ini ke arah Jalan Rasuna Said, Kuningan.

Insiden cekcok mulut Viani dan petugas kepolisian ini pun disayangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar pun meminta maaf atas kelakuan arogan kadernya itu.

Ia pun turut mengapresiasi aparat di lapangan yang sudah mengawasi dan menegakkan aturan protokol kesehatan di lapangan.

"Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan," ucapnya, Kamis (12/8/2021).

Dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Michael juga meminta Viani untuk menyampaikan pendapatnya di dalam forum pengambilan kebijakan.

Sebab sebagai wakil rakyat, Michael menilai, kadernya itu seharusnya bisa menjaga nilai-nilai dan etika publik.

"Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan," ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved