Keheranan PSI Lihat Anies Tak Pernah Jelaskan Sendiri Formula E: Apa Gubernur Tak Percaya Diri?

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku heran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjelaskan sendiri gelaran balap Formula E.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana menilai Anies harus mengklarifikasi secara langsung polemik Formula E.

Hal itu dikatakan Justin terkait klarifikasi Diskominfotik DKI Jakarta terkait Formula E.

Diskominfotik DKI Jakarta mengeluarkan dokumen ' Katanya vs Faktanya ' yang berisikan 12 poin mengenai Formula E.

Ia mengungkapkan dokumen berisi informasi tersebut dikeluarkan tanpa sumber data lalu lampiran dokumen resmi maupun nama penanggung jawab yang membuat dokumen.

Baca juga: Pemprov DKI Tidak Gunakan APBD, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Danai Penyelenggaraan Formula E

“Mengungkap fakta itu harus berdasarkan data, bukan asumsi apalagi angan-angan," kata Justin dikutip dari Warta Kota pada Senin (4/10/2021).

Selama ini pernyataan PSI terkait Formula E berdasarkan pada dokumen resmi pemerintah mulai APBD 2020 hingga Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta.

"Kami heran mengapa Gubernur Anies tidak pernah menjelaskan sendiri soal Formula E. Apa memang, Gubernur tidak percaya diri sehingga harus sembunyi dan menunjuk bawahannya?” tutur Justin.

Justin menyebutkan Pemprov DKI Jakarta belum menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E Jakarta.

Termasuk, mengenai kesepakatan PT Jakarta Propertindo dengan FEO (Formula E Operations) terbaru, yang disebut-sebut dalam publikasi Diskominfotik DKI Jakarta.

“Pembahasan resmi anggaran triliunan rupiah yang asalnya dari keringat rakyat, seharusnya di rapat paripurna yang terhormat bukan lewat internet ataupun selebaran. Sampai kini kami belum terima dokumen resmi terkait Formula E, apa hanya yang diundang makan bisa lihat?” tutur Justin.

Baca juga: Anies Baswedan Ditantang PSI Buka-bukaan Soal Formula E, Tapi Jangan Anak Buah yang Menjelaskan

Politikus PDIP Nilai Dokumen Diskominfotik Masih Prediksi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai pernyataan Diskominfotik DKI Jakarta mengenai Formula E masih berupa perkiraan.

Pasalnya, ajang balap Formula E baru akan digelar pada Juni 2022 mendatang.

“Fakta adalah sesuai yang sudah terjadi, sehingga dalam penjelasan Diskominfotik tidak boleh disebutkan fakta, tapi sesuatu yang masih dalam perkiraan,” kata Gilbert, Senin (4/10/2021).

Menurutnya, perkiraan merupakan sesuatu yang imajiner atau angan-angan dan sesuatu yang tidak ada angka perhitungannya.

Oleh karena itu, kata Gilbert, pernyataan Diskominfotik dinilai tidak terukur (intangible), sehingga hanya sebagai kata-kata yang tidak ada dasarnya.

Gilbert mengungkapkan kemampuan bekerja Diskominfotik DKI harus diperiksa oleh Komisi A, karena tidak tahu bahwa bank garansi senilai Rp 423 miliar sempat dibayarkan pada 2019.

Namun pada Maret 2021 lalu, uang dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta setelah mendapat tekanan dari DPRD DKI.

“Uang bank garansi tersebut juga sekarang tidak diketahui ada di mana, karena masuk ke bank DKI tanpa jelas disebutkan dalam APBD 2020,” katanya.

“Kenapa mendadak jadi B to B (antarbisnis), padahal sejak awal adalah G to G (antarpemerintahan) sehingga dinas yang membayar commitment fee,” seloroh Gilbert.

Baca juga: PSI Lihat Anies Kerap Sembunyi di Balik Bawahan, Kali Ini Gara-gara Klarifikasi Isu Formula E

“Ini berarti sejak awal kesepakatan yang dibangun tidak jelas. Pemprov DKI tidak bekerja dengan serius,” tambah Gilbert.

Penjelasan Wagub DKI Jakarta

Diketahui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pemerintah daerah mengeluarkan informasi tersebut untuk menghindari kesalahapahaman yang terjadi tentang ajang balap Formula E.

Dia tidak menampik, begitu banyak persepsi buruk tentang rencana pemerintah daerah menggelar Formula E karena minimnya informasi.

“Iya, kan di luar (masyarakat) beredar pembiayaan pembiayannya dianggap fantastis. Itu kan harus dijawab ya, daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DKI Jakarta,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (30/9/2021) malam.

Menurut Ariza jika pemerintah tidak meluruskan informasi, kesalahpahaman dikhawatirkan bisa semakin luas. Masyarakat juga berpotensi menjadi bingung dengan polemik tentang rencana Formula E.

“Ini tugas kam untuk memberikan informasi yang baik dan benar, jangan sampai hoaks,” imbuhnya.

Pengamat Heran Sikap 7 Fraksi di DPRD DKI.

PDI Perjuangan dan PSI diketahui mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sisanya, 7 fraksi menyatakan menolak.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengaku heran dengan sikap fraksi Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat yang seakan takut dengan pengajuan interpelasi.

Padahal esensi dari interpelasi hanya ajang menanyakan rencana dan kejelasan terkait program balap Formula E itu.

"Yang sangat menarik, sebagian fraksi DPRD DKI Jakarta hanya mau melakukan hak bertanya saja, tapi sudah sangat ditakuti," kata Tom kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Formula E Tidak Bikin Kenyang, Tina Toon Berharap Interpelasi Dilanjutkan

Terlebih 7 fraksi yang menolak interpelasi diketahui sempat mengadakan pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI.

Pertemuan tersebut tak mengajak 2 fraksi, PSI dan PDIP selaku pengusul.

Pertemuan itu juga diduga jadi ajang lobi politik terkait sikap terhadap interpelasi.

Tom mempertanyakan sikap 7 fraksi yang sebagian besar merupakan parpol koalisi pemerintahan, tapi punya sikap berbeda antara tingkat DPW atau DPD dengan sikap di tingkat nasional.

Di mana Gerindra, PKB, PPP, Nasdem dan Golkar yang masuk koalisi tingkat nasional, justru bersatu dengan oposisi seperti PKS, Demokrat dan PAN di tingkat perpolitikan daerah.

Menurutnya perbedaan sikap parpol tingkat nasional dan daerah yang justru menciptakan kegaduhan politik.

"Bukankah ini yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat? Berikanlah pelajaran politik yang elegan dan positif bagi generasi penerus. Agar generasi penerus memiliki etika yang baik dan sehat dalam berpolitik," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 7 Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi Formula E, Pengamat: Hanya Bertanya Kenapa Ditakuti?, dan di WartaKotalive.com dengan judul Soal Balapan Formula E, Justin Untayana: Mengungkap Fakta Itu Harus Berdasarkan Data Bukan Asumsi, dan di WartaKotalive.com dengan judul Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Sebut Dokumen 'Katanya vs Faktanya' Formula E Bersifat Imajiner,