Pemprov DKI Klaim Penurunan Tanah Berkurang Berkat Pajak, Simak lagi Prediksi Joe Biden

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengklaim berhasil menekan laju penurunan tanah di ibu kota.

Ia menyebut, keberhasilan ini berkat skema pengenaan pajak air tanah bagi sektor komersial.

"Kalau dulu kan (tanah turun) 20 sentimeter per tahun, kalau sekarang di bawah 10 sentimeter, malah ada yang 5 sentimeter," ucapnya, Selasa (5/10/2021).

"Itu dampaknya (aturan pajak air tanah) signifikan terhadap penurunan tanah," sambungnya.

Baca juga: Sempat Disidak Presiden Jokowi, Ini Persiapan Rumah Pompa Waduk Pluit Hadapi Musim Hujan

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu mengatakan, penyedotan air tanah secara besar-besaran pernah terjadi pada tahun 1995.

Saat itu, penggunaan air tanah mencapai 30 juta meter mubik per tahun.

"Kalau sekarang, tahun lalu sudah di angka 8 juta. Menurun penggunaan air tanah itu, berbarengan dengan penurunan tanah," ujarnya saat ditemui di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Larangan Penggunaan Air Tanah Karena Jakarta Terancam Tenggelam, Pemprov DKI: Tidak Pantas

Sebagai informasi, ketentuan soal pajak air tanah ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2010.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 persen.

"Pajak air tanah itu mahal sekali dibandingkan air pipa," kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Baca juga: PSI DKI Ingatkan Mas Anies soal Jakarta Akan Tenggelam: Eksploitasi Air Tanah Sebaiknya Dihentikan

Walau demikian, Pemprov DKI kini tengah menggodok aturan terkait zona bebas air tanah.

Zona bebas air tanah ini nantinya merupakan wilayah yang sudah terjangkau jaringan air perpipaan.

"Aturan itu sedang dibahas untuk wilayah yang sudah dilayani air perpipaan itu akan dibikin kebijakan tidak lagi menyedot. Kami sedang rumuskan," tuturnya.

Prediksi Joe Biden Jakarta akan Tenggelam dalam 10 Tahun