Badan Kehormatan Batal Gelar Rapat Bahas Pelaporan Ketua DPRD Terkait Paripurna Interpelasi 'Ilegal'

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta batal menggelar rapat untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta.

nu
Suasana di dalam ruang rapat paripurna DPRD DKI terkait persetujuan interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot mengggelar Formula E, Selasa (28/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta batal menggelar rapat untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta.

Padahal, rapat tersebut seharusnya sudah digelar 10 hari sejak pengaduan diterima BK pada 28 September 2021.

Ketua BK Achmad Nawawi mengatakan, rapat urung dilaksanakan lantaran seluruh anggota DPRD DKI kini sedang berada di Puncak, Bogor untuk membahas anggaran.

Baca juga: PSI Bocorkan Anggaran yang Jadi Korban Formula E, Syarif Gerindra Bongkar Tujuan Interpelasi Anies

"Kelihatannya mungkin belum rapat besok, mungkin setelah pulang (dari Puncak) kami rapat segera," ucapnya, Kamis (7/10/2021). 

Sebagai informasi, semua laporan yang masuk ke BK harus diteruskan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Kemudian, Ketua DPRD DKI bakal memberikan disposisi kepada kepada BK untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Meski dalam kasus ini Prasetyo sebagai pihak terlapor, namun pengaduan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti BK bila selama 10 hari setelah menerima laporan itu belum ada disposisi yang diberikan Ketua DPRD DKI.

"Paling lama 10 hari setelah diterima BK itu ada disposisi atau tidak dari ketua dewan. Karena yang dilaporkan ketuanya, BK tetap wajib menindaklanjuti, harus rapat," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh anggota BK yang terdiri dari para perwakilan fraksi kemudian bakal memeriksa laporan yang masuk, apakah masuk dalam kelompok etis atau tidak.

Baca juga: Alasan Viani Limardi Masih Berstatus Anggota DPRD DKI sampai Bisa Rapat Meski Dipecat PSI

Jika seluruh anggota BK sudah sepakat, maka rapat lanjutan bakal dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berkas yang masuk.

"Apakah kita perlu memanggil lagi pelapor umumnya. Barangkali ada yang kurang berkasnya, jadi kami panggil gitu," kata politisi Demokrat ini.

Selanjutnya, BK bakal melakukan verifikasi dan mengundang terlapor untuk melakukan klarifikasi.

"Dalam prakteknya bisa saja kami yang datang ke ruangan ketua, itu boleh yang penting kami dapat verifikasi," tuturnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved