Breaking News:

Formula E

PSI Nilai Pemprov DKI dan Anies Tak Siap Untuk Penyelenggaraan Formula E

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra menilai Pemprov DKI Jakarta sejatinya tidak siap terkait penyelenggaraan Formula E di ibu kota.

fiaformulae.com
Logo Formula E. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra menilai Pemprov DKI Jakarta sejatinya tidak siap terkait penyelenggaraan Formula E di ibu kota. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra menilai Pemprov DKI Jakarta sejatinya tidak siap terkait penyelenggaraan Formula E.

"Kami menilai Pemprov tidak siap untuk menyelenggarakan Formula E.

Kalau mau dihitung mundur dari Juni 2022 tidak sampai 8 bulan waktu yang tersisa untuk persiapan formula E, kemudian visibility study terbaru tidak ada, proposal tidak ada, lokasi sampai hari ini belum diputuskan," jelasnya kepada awak media, Senin (11/10/2021).

Adapun rencananya ajang balap mobil listrik bertaraf internasional ini akan digelar di tahun 2022 mendatang.

Ia mengingatkan proses persiapan untuk penyelenggaraan event ini membutuhkan waktu yang panjang.

Baca juga: Bantah Tarik Diri dari Hak Interpelasi Formula E, PSI DKI: Keliru kalau Dibilang Membatalkan

Sehingga dengan waktu yang tersisa saat ini, Anggara menilai hal ini dapat membahayakan dalam berbagai aspek.

"Kita harus ingat proses pemasangan sirkuit pasti akan memakan waktu. Jadi dari kita melihat pemprov tidak siap dan sangat membahayakan kalau memaksakan kegiatan ini berjalan," lanjutnya.

Sementara itu, Anggara menegaskan bila PSI terus menggunakan hak interpelasinya untuk menolak Formula E.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019) (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

Anggara mengajak rekan-rekan dari fraksi lain untuk menggunakan hak interpelasinya.

"Kemarin kita sudah agendakan lewat koridor Bamus, tapi yang datang hanya 2 fraksi. Maka harus diagendakan bamus ulang. Kemarin juga sempat tertunda karena paralel membahas APBD Perubahan," paparnya.

Namun sejauh ini ia belum tahu kapan lagi Bamus akan diselenggarakan.

"Paripurna interpelasi adalah pernyataan sikap DPRD. Interpelasi sebenarnya proses tanya jawab. Kita menanyakan beberapa pertanyaan dan pemprov harus menjadawab dan hasilnya rekomendasi. Jadi bukan membatalkan atau tidak," kata dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved