Breaking News:

Antisipasi Penurunan Muka Air, Pemprov DKI Tegas Menambah Cakupan Pelayanan Air Perpipaan

Pemprov DKI terus  berupaya menambah cakupan pelayanan air perpipaan dan berikan sanksi pada pelaku usaha yang masih membandel.

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI terus  berupaya menambah cakupan pelayanan air perpipaan dan berikan sanksi pada pelaku usaha yang masih membandel.

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebih.

"Ya tentu ada sanksi ada aturannya Perda 10 tahun 1998. Ada sanksi peringatan tertulis penghentian sementara atau penyegelan penyumbatan termasuk juga sanksi denda sanksi pidana. Ada ya sanksi denda ini Rp50 juta ada sanksinya semua," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota, Selasa (12/10/2021) malam.

Dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sistem perpipaan air minum (SPAM) dari Waduk Karian hingga Jatiluhur, Pemprov menargetkan cakupan perpipaan di DKI akan 100 persen pada tahun 2023 mendatang.

Selanjutnya, politisi Gerindra ini mengimbau para pelaku usaha di sektor besar seperti industri, hotel, mal hingga perkantoran untuk menggunakan PAM dan bukan air tanah.

"Peru kami tegaskan Pemprov tidak pernah melarang warga Jakarta gunakan air tanah. Jadi semua terkait air tanah sudah diatur peruntukkannya. Program-program yang kita rencanakan InsyaAllah nanti selesai dan diharapkan pada tahun 2030, 100% cakupan air di Jakarta bisa terpenuhi," jelasnya.

Baca juga: Cek Ramalan Zodiak Beruntung Hari Ini Rabu 13 Oktober 2021, Aries hingga Cancer Bahagia

Untuk diketahui, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah meminta warga ibu kota menghemat penggunaan air tanah.

Pasalnya, penggunaan air tanah secara berlebihan bisa menyebabkan penurunan muka tanah.

"Sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air, tapi tetap kita harus menjaga lingkungan kita. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan air bersih, agar dihemat dijaga," ucapnya, Rabu (6/10/2021).

"Jadi, kami minta ke semua warga Jakarta untuk menghemat penggunaan air," sambungnya menjelaskan.

Sebagai informasi, cakupan air perpipaan di DKI Jakarta saat ini baru mencapai 62 persen.

Artinya, masih banyak warga yang belum terlayani air perpipaan dan harus mencari sumber air bersih dengan cara menyedot air tanah.

Untuk itu, Pemprov DKI kini tengah berupaya menambah cakupan pelayanan air perpipaan.

Baca juga: Korban Begal Payudara di Cipayung Trauma Hingga Takut Keluar Rumah

Caranya dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sistem perpipaan air minum (SPAM) dari Waduk Karian hingga Jatiluhur.

"Kami sudah menyiapkan dengan PUPR, dari Karian Serpong, Jatiluhur, serta Juanda untuk ke depan agar bisa menyalurkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta," ujarnya.

Cakupan 100 persen air perpipaan pun ditargetkan rampung 2030 mendatang.

Dengan demikian, diharapkan ke depan penggunaan air tanah bisa diminimalisir.

"Nanti kalau air perpipaan sudah tersalurkan, penggunaan air tanah akan berkurang sesuai dengan penyaluran yang ada," tuturnya.

"Jadi, semakin banyak PAM menyalurkan air bersih, makan penyedotan air melalui pompa akan berkurang," tambahnya menjelaskan.

Walau demikian, Ariza menegaskan, pihaknya tak melarang masyarakat menggunakan air tanah.

Untuk saat ini, upaya pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan pengenaan pajak bagi industri komersial.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak tanah air.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 persen.

"Tidak ada larangan (penggunaan air tanah), tapi perlu ada pengendalian. Semuanya diatur kebutuhan air tanah, agar semuanya bisa memenuhi," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved