Breaking News:

Wali Kota Jaksel & Jakbar Baru Dilantik Anies, Pesan Ketua DPRD DKI: Jangan Jadi Kacung Pengembang

Anies Baswedan melantik dua wali kota baru Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Ketua DPRD DKI beri pesan jangan jadi kacung pengembang.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (18/1/2021). Jakarta Selatan dan Jakarta Barat kini punya wali kota baru menyusul dilantiknya Munjirin dan Yani Wahyu Purwoko oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jakarta Selatan dan Jakarta Barat kini punya wali kota baru menyusul dilantiknya Munjirin dan Yani Wahyu Purwoko oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Keduanya dilantik bersama lima pejabat Eselon 2 lainnya di Balai Agung, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun mengucapkan selamat atas pelantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jaksel dan Yani Wahyu sebagai Wali Kota Jakbar.

Ia pun berpesan agar keduanya bisa menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan tidak terpengaruh iming-iming pengembang.

"Saya ucapkan kepada Walikota yang baru saja dilantik selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).

Politisi senior PDIP ini menyebut, Jaksel dan Jakbar secara garis besar memiliki persoalan yang hampir sama.

Baca juga: Gubernur Anies Minta 7 Pejabat yang Baru Dilantik Tuntaskan 23 Janji Kampanyenya

Salah satunya terkait kewajiban pengemvang di kedua wilayah itu untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih, DKI sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang prasaeana, sarana, dan utilitas umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan lantik pejabat baru
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan lantik pejabat baru (Istimewa)

Aturan itu pun telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang mekanisme penyerahan kewajiban dari pemegang izin dan non-izin sebagai penyempurnaan atas Pergub Nomor 228/2016 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 41/2001 tentang tata cara penerimaan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemprov DKI.

Baca juga: Siang Ini Gubernur Anies Baswedan Lantik Wali Kota Jaksel dan Jakbar 

"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah bos. Makanya jabatan wali kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," ujarnya.

Apalagi, belakangan ini terkuak persoalan aset di DKI Jakarta kerap menjadi sorotan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini yang harus dibereskan. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” kata Pras.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved