Breaking News:

Cerita Kriminal

LPSK Minta Bareskrim Fasilitasi Pemeriksaan Forensik Kasus Rudapaksa Anak di Luwu

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan guna mengakhiri polemik kasus ini.

Penulis: Bima Putra | Editor: Elga H Putra
alghad
Ilustrasi Pelecehan Anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan pihak kepolisian memfasilitasi pemeriksaan forensik tiga anak korban dugaan rudapaksa di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan pihak kepolisian memfasilitasi pemeriksaan forensik tiga anak korban dugaan rudapaksa di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan guna mengakhiri polemik kasus yang penyelidikannya dihentikan pada tanggal 10 Desember 2019 silam.

Tujuannya menjawab keraguan ibu korban atas hasil visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum di Puskesmas Malili dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan.

"Mendorong kepolisian atau dalam hal ini Bareskrim memfasilitasi pemeriksaan forensik yang dinilai netral. Kepolisian dapat menawarkan pihak korban untuk memilih ahli forensik yang mereka nilai netral dan profesional," kata Edwin dalam keterangannya di Jakarta Timur, Kamis (14/10/2021).

Dari hasil pemeriksaan visum terhadap ketiga anak tersebut dapat dipastikan apa kasus rudapaksa terjadi sebagaimana dilaporkan ibu korban, serta menjawab proses penyelidikan kasus.

Baca juga: 6 Fakta Tamara Bleszynski Ditipu Belasan Miliar, Laporan Ditolak Polisi hingga Dapat Dukungan Anak

Menurut LPSK pemeriksaan forensik dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral ini dilakukan saat mengusut penyebab kematian Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua.

Kala itu pihak keluarga menolak pemeriksaan jika dilakukan oleh pihak kepolisian dan lebih memilih ahli forensik lain yang dianggap netral, permintaan lalu disetujui kepolisian.

“Namun yang perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk pihak korban adalah semua pihak harus menganggap hasil pemeriksaan independen itu sebagai hasil yang final dan diterima semua pihak secara fair," ujarnya.

Baca juga: FAKTA Kaburnya Rachel Vennya Kabur dari Karantina Diduga Dibantu Oknum TNI Hingga Profilnya

Edwin menuturkan pihaknya sudah mengikuti perkembangan kasus dugaan rudapaksa sejak tahun 2019, dan pada 27 januari 2020 menerima permohonan perlindungan dari ibu korban.

Dua hari setelahnya LPSK merespon dengan menurunkan tim investigasi ke Sulawesi Selatan untuk berkoordinasi dengan Polres Luwu Timur, dan kuasa hukum korban di kantor LBH Makassar.

Ilustrasi rudapaksa.
Ilustrasi rudapaksa. (Kompas.com/Laksono Hari Wiwoho)

"LPSK secara mandiri melakukan pemeriksaan psikologi kepada korban dan ibu korban pada 19 Februari 2020 di Kota Makassar. Alasan pemeriksaan di Kota Makassar atas permintaan ibu korban yang kurang percaya dengan pemeriksaan psikologi di Luwu Timur," tuturnya.

Dari hasil pemeriksaan psikologis, Edwin mengatakan pada 13 April 2020 LPSK mengabulkan permohonan perlindungan diajukan ibu korban dan memberikan Pemenuhan Hak Prosedural (PHP).

Menurutnya LPSK terus memonitor perkembangan kasus lewat koordinasi dengan Polres Luwu Timur, melakukan audiensi dengan Kapolda Sulawesi Selatan serta telah bertemu dengan Wakil Gubenur Sulawesi Selatan.

"Saat ini LPSK telah mendapatkan permohonan perlindungan kembali dari Ibu dan tiga anak tersebut. Dasar permohonan ini akan ditindak lanjuti oleh LPSK dengan berkoordasi dengan Bareskrim," lanjut Edwin.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved