Breaking News:

Ramai Kandungan paracetamol di Teluk Jakarta, KAWALI Dorong Regulasi Pengolahan Limbah B3 Diperketat

Setelah adanya temuan konsentrasi paracetamol tinggi di Teluk Jakarta, Puput meminta regulasi soal pengolahan limbah B3 kian diperketat oleh Pemprov

Instagram @dinaslhdki
Pengambilan sampel air laut di Teluk Jakarta oleh Dinas LH DKI Jakarta, Sabtu (2/10/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Umum DPN Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI), Puput Tri Dharma Putra, dorong regulasi terkait limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pemberian sanksi kepada pekerja yang lalai.

Setelah adanya temuan konsentrasi paracetamol tinggi di Teluk Jakarta, Puput meminta regulasi soal pengolahan limbah B3 kian diperketat oleh Pemprov DKI.

Terutama limbah farmasi mengingat kondisi saat ini tengah pandemi.

Pasalnya, ia menduga kejadian ini akibat ulah pihak letiga atau transporter yang 'bandel' dan membuang limbahnya sembarangan.

"Artinya pihak ketiga ini ada yang benar pengolahannya, pengepulnya tapi ada juga yang nakal. Kan ini sering kita temukan dan beberapa kali kami laporkan pencemaran limbah B3. Jadi memang temuan limbah medis yang dibuang sembarangan, limbah industri, kami sering menemukan itu dan mengadukan ke pihak terkait," ujarnya, Jumat (15/10/2021).

"Di sini saya mau menyikapi ketegasan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, khususnya di bidang hukum lingkungannya ya," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemprov DKI tegas menindaklanjuti kejadian ini.

Baca juga: Telusuri Sumber Pencemaran Paracetamol di Teluk Jakarta, Dinas LH DKI Ambil Sampel Air Sungai

Sehingga bila nantinya hasil analisa terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup DKI keluar, maka pemberian sanksi bisa dilakukan bila ditemukannya faktor kelalaian dari petugas terkait dalam pengawasan pengolahan limbah B3.

"Ya memang sudah jelas adanya temuan artinya kan ada kelalaian. Jadi pejabat atau petugas terkait harusnya bisa melakukan pengawasan dan pengendalian atau tupoksinya. Kalau ini sampai kejadian kan berarti di situ ada kelalaian dan itu ada aturannya. Aturan nantinya kalau ada sampai tercemar dan menyebabkan orang meninggal dinas terkait atau pejabat terkait bisa dituntut pidana dan sanksi juga," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved