Minta Warga Hormati Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk, Wagub DKI: Demi Kerja Sama Indonesia-Turki

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun meminta masyarakat menghormati keputusan tersebut

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana telah meninjau pembelajaran tatap muka di SMKN 2 Jakarta, Rabu (7/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana pemerintah menggunakan nama tokoh Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat banjir kritik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta masyarakat menghormati keputusan tersebut.

Sebab, pergantian nama jalan ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turki.

"Penamaan jalan ini kan bagian kerja sama antar negara, antara pemerintah Indonesia dan Turki. Ya kita juga saling membantu, saling menghormati," ucapnya, Senin (18/10/2021).

Terlebih, nama Presiden Soekarno sudah lebih dulu diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Turki.

Walau demikian, ia mengaku menghargai masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

Baca juga: PKS Kritisi Wacana Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta: Sangat Diktator

"Memang ada beberapa pendapat dari kelompok masyarakat yang kami juga harus hormati, dan kami perhatikan, pertimbangkan," kata Ariza.

Untuk mengatasi polemik yang sudah berkembang di masyarakat, Ariza mengatakan, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat bakal mencarikan solusi terbaik.

"Insya Allah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik supaya baik bagi semua, termasuk hubungan kita dengan pemerintah Turki menjadi lebih baik," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengkritik rencana pemerintah pusat yang mau menamai jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dengan nama Mustafa Kemal Ataturk.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, menggelar pelantikan pengurus MPW, DPW, dan DSW untuk masa bakti 2020-2025, di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, menggelar pelantikan pengurus MPW, DPW, dan DSW untuk masa bakti 2020-2025, di Jakarta, Sabtu (13/2/2021). (Istimewa)

Pasalnya, Ataturk merupakan salah satu pemimpin Turki yang dianggap kontroversial, khususnya bagi dunia Islam.

"Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalab tersebut," ucapnya, Minggu (17/10/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut, semasa hidup Attaturk memiliki rekam jejak yang sangat merugikan umat Islam 

Ataturk juga disebut Khoirudin sebagai pemimpin yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

“Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan merubah masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti adzan berbahasa arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat pemerintahan," ujarnya.

Atas dasar itu, Khoirudin menegaskan, pihaknya mengecam keras rencana pemerintah pusat mengajukan nama Attaturk sebagai sebuah nama jalan.

Apalagi, Indonesia juga memiliki banyak pejuang yang dinilainya lebih layak diabadikan menjadi nama jalan.

"Masih banyak pahlawan lain yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia untuk diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved