Anies Baswedan Diskusi dengan Perwakilan PBB untuk Masalah Iklim di Jakarta, Ini 5 Hasil Bahasannya

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa dirinya baru saja berdiskusi dengan sejumlah perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal itu disampaikan Anies melalui Instagramnya saat memberikan ucapat Selamat Hari PBB yang jatuh pada 24 Oktober.

Dalam postingannya itu, Anies menjelaskan, beberapa hari lalu dia berdiskusi secara virtual dengan Ms. Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia (UN Resident Coordinator for the Republic of Indonesia), Mr. Hans Dencker Thulstrup (Senior Programme Specialist, UNESCO Office Jakarta) dan Ms. Jolanda Jonkhart
(Fund and Country Manager Indonesia UNOPS).

"Kami membahas tawaran kolaborasi program-program PBB yang dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui United Nations Office for Project Service (UNOPS) Indonesia, terutama yang terkait perubahan iklim," kata Anies dilansir dari akun Instagramnya, Minggu (24/10/2021).

Dari diskusi itu, Anies menuliskan ada lima poin kesepakatan.

Baca juga: Ditanya Netizen Kenapa Tak Seperti Anies Baswedan yang Doyan Senyum, Wagub Ariza: Memang Bawaan Orok

Pertama, water and climate change.

"Karena Jakarta termasuk dalam jejaring kota delta dalam rangka mendukung upaya penanganan land subsidence di Jakarta," tulis Anies.

Kesepakatan kedua mengenai program UN Environment Programme (UNEP) untuk mendukung pengembangan bis listrik beserta infrastruktur pendukung terkait di Jakarta.
"Sudah dilaksanakan di Jakarta melalui Climate Technology Centre dan Network melalui KLHK dan difasilitasi oleh ITDP," ujar Anies dalam keterangan postingannya.

Selanjutnya yakni climate resilience investment yakni untuk memperkuat resilience capacity di sektor bisnis khususnya di DKI Jakarta.

Pembahasan keempat mengenai program youth dan green jobs, pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk green jobs skills di sektor energi,

Selanjutnya mengenai Urban Low Emission Development Strategies (Urban LEDS).

Itu adalah program penurunan emisi Gas Rumah Kaca untuk kota-kota di Indonesia dan dunia UN Habitat dan ICLEI Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung target penurunan emisi GRK di Jakarta.

"Kami mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan selama ini dan berharap UN Resident Coordinator Indonesia untuk dapat memberikan asistensi di bidang taman dan hutan kota serta peningkatan kapasitas fiskal pemerintah lokal," tulis Anies.

Baca juga: Anies Dapat Pesaing Berat, PDIP Siapkan Sejumlah Kandidat Capres 2024: Ada Ganjar Pranowo dan Puan

Sejarah Hari Lahir PBB

Tepat pada hari ini, 24 Oktober 74 tahun silam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) resmi terbentuk.

Organisasi PBB terbentuk pada 24 Oktober 1945.

PBB menjadi organisasi internasional kedua yang didirikan pada abad 20 dengan cakupan dan keanggotaan dari seluruh negara di dunia.

Organisasi ini menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang telah dibubarkan pada tahun 1946.

Dikutip dari History, PBB lahir sebagai salah satu cara untuk menengahi konflik internasional dan menegosiasikan perdamaian.

Perang Dunia II menjadi dorongan nyata bagi Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet untuk mulai merumuskan Deklarasi PBB.

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 26 negara pada Januari 1942.

Prinsip-prinsip Piagam PBB pertama kali dirumuskan pada Konferensi San Fransisco yang diselenggarakan pada 25 April 1945.

Konferensi ini dipimpin oleh Presiden Franklin Roosevelt, PM Soviet Joseph Stalin, dan PM Inggris Winston Churchill.

Perwakilan dari 50 negara juga hadir dalam konferensi tersebut.

Baca juga: Ketahuan Pakai Seragam Perusahaan Keluarga Jusuf Kalla, Deklarator Anies for Presiden Buka Suara

Mereka adalah 9 negara Eropa kontinental, 21 negara Republik Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, 7 negara Timur Tengah, 5 negara Persemakmuran Inggris, dan 2 negara Republik Soviet (selain Uni Soviet itu sendiri).

Sementara itu, terdapat juga perwakilan 2 negara Asia Timur dan 3 negara Afrika.

Konferensi ini menetapkan struktur untuk sebuah organisasi internasional baru, dengan tujuan utama yaitu:

"Menyelamatkan generasi masa depan dari bayang-bayang perang, menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang mendasar, menetapkan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang muncul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya dapat dipertahankan, serta untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar."

Selain menjaga perdamaian dan keamanan, tujuan penting PBB lainnya adalah menghormati prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat.

Baca juga: Beredar Foto Deklarator Anies For Presiden Berseragam Bosowa, Laode Basir: Saya Dulu Guru di Sana

PBB juga bertujuan untuk menjalin kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan di seluruh dunia.

Berkantor pusat di New York City, PBB juga memiliki kantor regional di Geneva, Wina, dan Nairobi.

PBB sendiri memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.

Dikutip dari Britannica, ketegangan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet sangat memengaruhi fungsi keamanan PBB selama 45 tahun pertama.

Organisasi ini banyak menghadapi isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang mengingkat sebagai imbas dari dekolonialisasi pasca-Perang Dunia II di Afrika, Asia, dan Timur Tengah.

Setalah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, membawa perhatian baru bagi PBB.

Di tengah iklim geopolitik yang tak menentu, PBB menghadapi tantangan baru terutama di bidang resolusi konflik dan bantuan kemanusiaan.

Pada abad 21, PBB berjuang untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat perang saudara dan arus pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tak hanya itu, kematian yang sebabkan oleh AIDS, gangguan keuangan global, dan terorisme internasional juga menjadi PR besar bagi PBB di abad ini.

Hingga saat ini, tercatat ada 193 negara anggota PBB.

Sudan menjadi negara terakhir yang terdafatar sebabagai anggota PBB sejak 2011 lalu.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota PBB sebagai negara ke-60.

Meski sempat keluar pada 1965 sebagai bentuk protes atas terplihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966.

Sebagian artikel ini disarikan dari TribunKaltim.co dengan judul Organisasi PBB Resmi Terbentuk Hari Ini 74 Tahun Silam, Sejarah Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa