Beri Jawaban Atas Rapor Merah LBH, Pembangunan 13 Pulau Reklamasi Telah Diberhentikan

Pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko (kanan) - Pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI memastikan pembangunan 13 pulau reklamasi diberhentikan.

Hal ini diungkap Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko kepada awak media.

"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD. Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," katanya yang dikutip TribunJakarta.com, Minggu (24/10/2021).

Selain sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kepastian pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini juga untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Pasalnya, dari 10 permasalahan yang disoroti LBH, semuanya diketahui berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta termasuk persoalan Pulau Reklamasi.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko saat konpers di Penpodo Balai Kota, Senin (18/10/2021)
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko saat konpers di Penpodo Balai Kota, Senin (18/10/2021) (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

Keputusan penghentian reklamasi, kata Sigit, dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD).

Tujuannya untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Kajian dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah yang memprioritaskan social justice dan sustainability.

Baca juga: Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta, Pemprov DKI Pastikan Warga Terlibat dalam Penataan Kampung

"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan. Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan," ucapnya.

"Sehingga kami, Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik, salah satunya kami upayakan pembangunan sistem monitoring pencemaran air tanah," tambahnya.

Selanjutnya, bagi pulau yang belum terbangun telah dilakukan pencabutan izin karena adanya efek biotechnic gas dan blank zone yang dapat membahayakan lingkungan serta mencegah terjadinya dampak penurunan muka air tanah di Jakarta pada masa yang akan datang.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyambangi kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota.

Perwakilan LBH Jakarta yang menyambangi Balai Kota untuk menyerahkan rapat merah 4 tahun kepemimlinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (18/10/2021)
Perwakilan LBH Jakarta yang menyambangi Balai Kota untuk menyerahkan rapat merah 4 tahun kepemimlinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (18/10/2021) (Dionisius Arya Bima Suci / Tribun Jakarta)

Mereka datang untuk menyerahkan rapor merah 4 Tahun Gubernur Anies memimpin Jakarta.

Meski tak bertemu secara langsung dengan Anies, perwakilan LBH yang datang ke Balai Kota diterima oleh Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved