Breaking News:

Beri Jawaban Atas Rapor Merah LBH, Pembangunan 13 Pulau Reklamasi Telah Diberhentikan

Pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko (kanan) - Pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI memastikan pembangunan 13 pulau reklamasi diberhentikan.

Hal ini diungkap Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko kepada awak media.

"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD. Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," katanya yang dikutip TribunJakarta.com, Minggu (24/10/2021).

Selain sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kepastian pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini juga untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Pasalnya, dari 10 permasalahan yang disoroti LBH, semuanya diketahui berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta termasuk persoalan Pulau Reklamasi.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko saat konpers di Penpodo Balai Kota, Senin (18/10/2021)
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko saat konpers di Penpodo Balai Kota, Senin (18/10/2021) (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

Keputusan penghentian reklamasi, kata Sigit, dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD).

Tujuannya untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Kajian dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah yang memprioritaskan social justice dan sustainability.

Baca juga: Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta, Pemprov DKI Pastikan Warga Terlibat dalam Penataan Kampung

"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan. Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan," ucapnya.

"Sehingga kami, Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik, salah satunya kami upayakan pembangunan sistem monitoring pencemaran air tanah," tambahnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved