Breaking News:

Beri Jawaban Atas Rapor Merah LBH, Pembangunan 13 Pulau Reklamasi Telah Diberhentikan

Pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko (kanan) - Pemberhentian pembangunan Pulau Reklamasi ini untuk memberikan jawaban atas rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

Dari 10 permasalahan yang menjadi sorotan tersebut, ada sembilan hal yang diminta LBH Jakarta dari Anies.

Berikut rinciannya: 

1. Membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;

2. Menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta

Baca juga: 10 Alasan Anggota TGUPP Sebut Rapor Merah LBH Jakarta untuk Anies Banyak Errornya

3. Melakukan penanganan banjir Jakarta sesuai dengan penyebab banjir tanpa penggusuran;

4. Tidak melakukan penggusuran paksa terhadap warga dan usaha rakyat kecil, serta memberikankeamanan bermukim bagi warga;

5. Mengesahkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta secara partisipatif;

6. Menunda pengesahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebelum adanya KLHS dan RSWP3K yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta pelibatan masyarakat secara partisipatif;

7. Meningkatkan 3T di Provinsi DKI Jakarta, menunda pelaksanaan PTMT, menjamin pembebasan biaya perawatan bagi orang yang dirawat karena Covid-19, serta memastikan pelaksanaan vaksinasi secara adil dan sesuai skala prioritas;

8. Memastikan hak atas tempat tinggal warga di DKI Jakarta, tidak melakukan penggusuran paksa, memulihkan hak-hak para korban penggusuran paksa, serta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016;

9. Mencabut seluruh izin pelaksanaan reklamasi 17 pulau di DKI Jakarta.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved