Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta, Klaim Pemprov DKI Tangani Banjir Lebih Cepat dari Tahun Lalu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi laporan LBH Jakarta terkait penanganan banjir. Sekda DKI Sigit Wijatmogki ungkap pengendalian banjir.

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Banjir di permukiman warga Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Sabtu (24/7/2021).Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi laporan LBH Jakarta terkait penanganan banjir. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi laporan LBH Jakarta terkait penanganan banjir.

Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan berbagai langkah strategis dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir.

Sebelumnya, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada LBH Jakarta yang telah menyerahkan laporan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

“Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat mengenai upaya dan langkah apa saja yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kota, termasuk terkait pengendalian banjir,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).

Penanganan banjir di DKI Jakarta saat ini diklaim jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Jawab Rapor Merah dari LBH Jakarta, Ini Klaim Pemprov DKI Soal Penanganan Banjir

Sebagai contoh, kata Sigit, banjir yang terjadi pada 20 Februari 2021 disebabkan hujan ekstrem 226 mm/hari yang melebihi kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta yang berkisar 100-150 mm/hari.

Kejadian tersebut berdampak pada 49 RT dari total 30.470 RT di Jakarta (1,6 % dari total area).

Namun, berbeda jauh dibandingkan dampak banjir pada tahun-tahun sebelumnya dengan curah hujan yang sama, banjir tersebut berhasil ditangani secara cepat, sehingga warga bisa langsung kembali beraktivitas sehari setelahnya.

Baca juga: Klub Atta Halilintar Banjir Sanksi Komdis PSSI, Pemainnya Dilarang Aktif di Bola Selama 6 Bulan

Dalam pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program gerebek lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.

Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). (Dok. BNPB)

Pemprov DKI Jakarta, ujar Sigit, juga menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa.

Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air.

Lalu, terdapat 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima Kota Administrasi. Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit.

"Pemprov DKI Jakarta juga menambahkan ruang terbuka hijau yang turut menjadi kawasan serapan air hujan, yang mana tahun ini ditargetkan ada 12 taman baru untuk melengkapi 57 Taman Maju Bersama (TMB) yang sudah ada," katanya.

Selain itu, kata Sigit, ada pula Taman Grande, yakni merevitalisasi taman-taman yang sudah ada sehingga naik kelas, contohnya Taman Tebet yang saat ini sedang proses dikerjakan.
Lalu, salah satu RTH lainnya adalah Hutan Mangrove di Jakarta Utara.

Baca juga: Mau Jakarta Bebas Banjir? Anggota DPRD DKI Kenneth: Kuncinya Komitmen dan Tinggalkan Cara Lama

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved