Ditanya Lagi Soal Bursa Panglima TNI, KSAL Yudo Margono: Mbok Sabar

Nama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono belakangan ini masuk dalam bursa calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam konferensi pers di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (2/11/2021) petang. 

Menurutnya, tidak ada yang istimewa dari peristiwa tersebut.

Ia mengatakan pelepasan keberangkatan Presiden ke luar negeri memang agenda protokoler kenegaraan yang lazimnya dihadiri oleh pimpinan TNI-Polri dan kepala daerah setempat.

Menurutnya, Hadi tidak hadir dan diwakili oleh Andika karena memang Hadi sedang tidak berada di Jakarta.

Ia mengatakan Hadi menghadiri pelantikan Taruna akademi TNI, sedangkan hari ini Hadi ada agenda di Surabaya, dan Singapura.

"Jadi menurut saya agak berlebihan jika kehadiran KSAD hari ini dimaknai sebagai sinyal positif penunjukan Panglima TNI," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (29/10/2021).

Kecuali, kata dia, jika Hadi sedang di Jakarta tapi yang diminta hadir adalah Andika.

Menurutnya, apabila itu yang terjadi baru aneh dan layak ditangkap sebagai sinyal.

"Justru yang menarik bagi saya adalah ketidakhadiran KSAD diwakili oleh Wakasad dalam sejumlah agenda internal TNI yang dihadiri oleh Panglima TNI dan para kepala staf yang lain seperti di TMP Kalibata maupun kemarin di Magelang," kata Fahmi.

Punya Peluang Sama

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi tak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang istimewa.

"Hanya standar protokol kenegaraan saja, karena Panglima TNI berhalangan sedang menghadiri acara lain di Surabaya," kata Bobby lewat pesan singkat yang diterima, Sabtu (30/10/2021).

Bobby menilai kehadiran KSAD di beberapa event Presiden Jokowi, tidak perlu dijadikan spekulasi bahwa peluang menjadi Panglima TNI lebih besar dari Kepala Staf lainnya.

"Bila Pak Andika yang diusulkan bapak Presiden, saya yakin Komisi I akan 100 persen mendukung," sambung Bobby.

Namun, Politisi Golkar itu mengatakan Komisi I tetap objektif selama belum ada Surat Presiden (surpres) soal Panglima TNI ke DPR.

"Semua kepala staf memiliki peluang yang sama menjadi Panglima TNI setelah Pak Hadi pensiun," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved