Formula E

PDIP Ngotot Interpelasi Anies Soal Formula E, Usulan Kembali Digulirkan Usai Pembahasan APBD 2022

Usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E belum berakhir.

TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menegaskan, usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E belum berakhir.

Usulan tersebut baru dikatakan gugur bila ada keputusan dari hasil rapat paripurna.

"Interpelasi belum berakhir, kalau mengakhiri ya di paripurna bukan di warung kopi," ucapnya, Kamis (11/11/2021).

Sebagai salah satu fraksi yang menjadi inisiator interpelasi, Gembong mengatakan, pihaknya bakal mendorong pimpinan DPRD DKI untuk segera mengatur jadwal rapat paripurna di Badan Musyawarah (Bamus).

"Teman-teman inisiator interpelasi akan mendorong pimpinan dewan untuk menjadwalkan kembali paripurna lanjutan yang sempat tertunda," ujarnya.

Namun, hal ini baru akan dilakukan saat pembahasan APBD DKI tahun anggaran 2022 sudah rampung dan disahkan.

Sebab, rancangan APBD DKI 2022 harus sudah rampung dibahas sebelum akhir November 2021 ini.

Baca juga: Sindiran Formula E Saat Aksi Demo, Buruh: Pak Anies Tak Usah Nyapres Bila Tak Bisa Kasih Upah Layak

"Jadi kami kebentur pembahasan APBD 2022 yang harus dikebut dan sudah selesai sebelum akhir November sesuai UU. Jadi kami ngebut ini dulu," kata Gembong.

"Setelah itu baru kami dorong pimpinan menjadwalkan kembali paripurna yang tertunda" sambungnya.

Sebagai informasi, rapat paripurna pembahasan interpelasi sebelumnya digelar pada 28 September 2021 lalu.

Namun rapat tersebut terpaksa ditunda lantaran hanya ada 32 anggota DPRD DKI yang hadir, yaitu 25 anggota Fraksi PDIP dan 7 anggota Fraksi PSI.

Rapat itu pun terpaksa ditunda lantaran tidak memenuhi kuorum 50 persen +1 dari total 106 anggota dewan Kebon Sirih.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved