Breaking News:

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Dana Hibah Rp900 Juta ke Bunda Pintar Indonesia Perlu Ditelusuri

Dan hal ini perlu ditelusuri lebih jauh mengingat adanya potensi konflik kepentingan di balik usulan anggaran dana hibah di RAPBD ini.

Istimewa via Kompas.com
Data hasil input komponen KUA-PPAS untuk APBD DKI Jakarta tahun 2022 yang menunjukkan dana hibah untuk Yayasan Bunda Pintar Indonesia binaan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendesak dilakukan penelusuran terhadap alokasi APBD DKI Jakarta kepada lembaga atau yayasan terafiliasi dengan pimpinan DPRD maupun kepala daerah DKI Jakarta.  

Sebab, hal itu berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan hingga keuangan daerah.

"Saya kira perlu ditelusuri nih. Potensi konflik kepentingan dibalik usulan dana hibah dalam RAPBD yang akan diberikan kepada perkumpulan yang dibina Zita yang adalah seorang Wakil Ketua DPRD sendiri," ujar Lucius kepada awak media, Jumat (19/11/2021).

Hal itu disampaikan menanggapi adanya alokasi anggaran dalam KUA-PPAS ABPD DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 900 juta dari Pemprov DKI Jakarta ke organisasi non-profit Bunda Pintar Indonesia atau BPI yang dibina Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani.

Baca juga: Pemprov DKI Gelontorkan Dana Hibah Rp 1,3 Miliar untuk Yayasan Orang Dekat Gubernur Anies

Lucius mengaku heran karena baru pertama kali mengetahui adanya jatah dana hibah dari APBD untuk organisasi yang terafilisasi anggota atau pimpinan DPRD.

Dan hal ini perlu ditelusuri lebih jauh mengingat adanya potensi konflik kepentingan di balik usulan anggaran dana hibah di RAPBD ini.

"Apalagi kalau sudah langsung disebutkan hibah itu mau diberikan kepada perkumpulan atau lembaga tertentu. Lebih parah lagi kalau yayasan yang menjadi penerima hibah dari APBD itu justru perkumpulan yang dibina oleh anggota DPRD sendiri," katanya.

Baca juga: Hibah Rp486 Juta ke Yayasan PKP Buat Biaya Makan Santri, Wagub Ariza: Zaman Ahok Juga Dibantu

Baca juga: Terima Hibah Rp486 Juta, Yayasan PKP Disebut Wagub Ariza Milik Pemrov DKI: Bukan Milik Keluarga

Oleh karena itu, perlu ditelurusi dugaan konflik kepentingan di balik usulan dana hibah dalam RAPBD DKI Jakarta ini.

Sempat Didukung saat Pileg, Zita Anjani Disebut Tak Lagi Terlibat Bunda Pintar Indonesia

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved