Breaking News:

UMK Naik Sedikit, 200 Ribu Buruh di Kota Tangerang Bakal Mogok Kerja

Menurutnya, tuntutan kenaikan UMK sebesar 13,5 persen sesuai dengan survei harga pangan di pasar-pasar tradisional

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Acos aka Abdul Qodir
Tribunnews
Ilustrasi Upah Minimum Kota/Kabupaten atau UMK 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Meski Gubernur Banten telah mentapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022 hanya naik 1,63 persen, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) masih berharap sang gubernur memenuhi rekomendasi kenaikan UMK Kota Tangerang sebesar 13,5 persen atau menjadi Rp 4.746.000 dari Rp4 200.000.

AB3 pun berencana akan melakukan mogok kerja jika tuntutan kenaikan UMK Kota Tangerang tidak sesuai dengan rekomendasi mereka.

Ketua Presidium AB3 Dedi Sudrajat mengatakan buruh di Provinsi Banten, termasuk 200 ribu buruh di Kota Tangerang, menyatakan sepakat untuk melakukan mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.

"Kami sudah sepakat bahwa Aliansi Buruh Banten Bersatu akan mogok daerah seluruh wilayah, termasuk usulan semua delapan kota/kabupaten kalau usulan kita tidak dikabulkan gubernur," ujarnya dia saat dihubungi, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Ancaman Serius Buruh kepada Anies saat Demo di Balai Kota, Mau Mogok Massal Jika UMP DKI Tak Naik

Dedi menjelaskan mogok kerja akan terlaksana satu pekan setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang upah 2022 telah keluar.

Rencananya SK tersebut akan keluar pada 30 November mendatang.

"Paling lambat setelah SK UMK, karena kan keluarnya tanggl 30 November, apakah sesuai dengan usulan kita atau tidak," ujar Dedi.

Baca juga: Gubernur Wahidin Halim Umumkan UMP Banten 2022 Hanya Naik Rp 40 Ribu

Menurutnya, tuntutan kenaikan UMK sebesar 13,5 persen sesuai dengan survei harga pangan di pasar-pasar tradisional yang dilakukan pihaknya mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Yang mana penentuan UMK itu berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, berdasarkan survei pasar itu lah kita temukan angka 13,5 kenaikannya," ucap Dedi.

"Itu real kebutuhan hidup buruh lajang dalam satu bulan, jadi kebutuhan real memang yang kita lakukan ke pasar tradisional," tambah dia.

Ribuan butuh se-Tangerag raya yang melakukan aksi turun ke jalan dan mogok kerja menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker di kawasan Kabupaten Tangerang, Selasa (6/10/2020).
Ribuan butuh se-Tangerag raya yang melakukan aksi turun ke jalan dan mogok kerja menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker di kawasan Kabupaten Tangerang, Selasa (6/10/2020). (TribunJakarta.com/Ega Alfreda)

Dedi menambahkan pada Senin (22/11/2021) besok buruh di bawah naungan AB3 akan kembali melakukan demonstrasi di depan gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnker).

"Dan besok kita rencannya di dua titik tuh, Jatiuwung Sol Marina dan tanah tinggi rencananya kita jalan kaki dari dua titik itu menuju Disnaker," tutup Dedi.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved