Breaking News:

Hanya Jiplak Angka Pemerintah Pusat, Buruh Bekasi Minta Dewan Pengupahan Dibubarkan

Indrayana mengatakan, Depeko sejatinya dibentuk sebagai wadah antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam merumuskan nilai kenaikan UMK

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi buruh - Sejumlah buruh mengenakan masker saat pulang kerja di salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). 

Sebelum adanya PP Nomor 36 Tahun 2021, diskusi pembahasan kenaikan upah dibuka secara adil dengan menyampaikan masukan dari tiap unsur.

"Karena memang diskusi dari Dewan Pengupahan tidak dibuka kerannya, nilai (angka kenaikan upah) itu kan muncul ketika kami melakukan diskusi," jelas dia.

Rapat final pembahasan kenaikan UMK 2022 digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pada Jumat (19/11/2021) kemarin. Anggota Depeko dari unsur pekerja melakukan aksi walkout dari rapat tersebut.

Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga, Warga Jakarta Diminta Tak Liburan ke Luar Negeri dan Kota saat Nataru

Diwartakan, Pemerintah Kota Bekasi telah mengumumkan usulan kenaikan UMK Bekasi Tahun 2022 hanya sebesar 0,71 persen atau naik Rp33.000.

Dengan begitu, upah buruh di Kota Bekasi naik dari Rp4.782.935,64 menjadi Rp4.815.935 per bulan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indahyarti.

Ia menyampaikan usulan tersebut telah disepakati dalam forum Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

"Dari hasil kesepakatan, kita kenaikan ada di 0,71 % atau sebesar Rp 33.000 rupiah," kata Ika.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved