Breaking News:

Marak Pinjaman Online Ilegal, Pemerintah Harus Bangkitkan Lagi KSP

Pemerintah diharapkan bisa membangkitkan kembali Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengingat maraknya masalah yang muncul dari pinjaman online ilegal.

Editor: Wahyu Septiana
TribunBali.com
Ilustrasi Pinjaman Online - Pemerintah diharapkan bisa membangkitkan kembali Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengingat maraknya masalah yang muncul dari pinjaman online ilegal. 

TRIBUNJAKARTA.COM – Pemerintah diharapkan bisa membangkitkan kembali koperasi simpan pinjam (KSP) mengingat maraknya masalah yang muncul dari pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hal ini diungkapkan sejumlah pihak yang berharap sistem perkoperasian nasional bisa menjadi solusi di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah kembali membangkitkan ekosistem perkoperasian nasional yang sehat dan menghapus stigma-stigma buruk soal koperasi.

Jika  ada koperasi yang mengalami kesulitan atau masalah, pemerintah harus turun tangan untuk membenahi, agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi bisa terjaga.

“Pemerintah berkewajiban untuk membina dan mengawasi agar sebuah koperasi menjadi koperasi sehat. Kecuali jika sudah terkait dengan masalah hukum, itupun kalau ada kaitannya dengan peran pemerintah, pemerintah tetap harus masuk,” kata Pengamat Financial Technologi sekaligus Sekretaris Bidang Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN), Muhammad Maksum kepada wartawan, Selasa (23/11).

Maksum menegaskan, koperasi adalah lembaga keuangan yang paling cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mengedepankan azas kekeluargaan.

Baca juga: Jeratan Utang Pinjol Rp 90 Juta Buat Hendrik Frustasi Nekat Duduk di Jendela Lantai 3 Ruko

“Pembiayaan berbasis komunitas seperti koperasi sangat cocok buat masyarakat Indonesia. Karena berbasis komunitas, salah satu mitigasi resikonya adalah adanya kewajiban tanggung renteng untuk menanggung resiko terjadinya kerugian. Kecuali ada tindakan pidana atau tindakan pengalahgunaan kewenangan,” kata Maksum.

Komitmen KSP Indosurya

Ilustrasi
Ilustrasi (kontan/indra surya)

Sementara, anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar menuturkan, koperasi sudah selayaknya menjadi pondasi bagi perekonomian nasional.

Karena itu Kementerian Koperasi dan UKM harus lebih jeli untuk membina sekaligus mendampingi koperasi-koperasi yang ada, agar bisa benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved