Breaking News:

Massa Buruh Geruduk Kantor Wali Kota Depok Tuntut UMK 2022 Naik 10 Persen

Massa aksi yang terdiri dari berbagai Federasi Serikat Buruh (FSB) ini pun saling bergantian berorasi di atas mobil komando.

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Massa buruh berunjuk rasa kenaikan UMK di depan Kantor Wali Kota Depok, Rabu (24/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARA.COM, PANCORAN MAS - Massa aksi buruh menggelar unjuk rasa kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di depan Kantor Wali Kota Depok, Pancoran Mas, siang ini.

Massa aksi yang terdiri dari berbagai Federasi Serikat Buruh (FSB) ini pun saling bergantian berorasi di atas mobil komando.

Satu dari sejumlah koordinator aksi yang ada di lokasi, Rudi Gunawan, mengatakan, buruh di Kota Depok menuntut UMK Kota Depok naik sebesar 10 persen pada tahun 2022 mendatang.

"Iya kami mebuntut kenaikan UMK Kota Depok 2022 sebesar 10 persen," kata Rudi pada TribunJakarta di lokasi, Rabu (24/11/2021).

"UMK kota depok saat ini Rp 4,3 juta,  kami minta kenaikan 10 persen artinya sekira Rp 400 ribu, jadi total Rp 4,7 juta," timpalnya lagi.

Baca juga: Kasihan! UMK Kabupaten Bekasi 2022 Tidak Naik Sepeser Pun, Imbas Omnibuslaw

Rudi mengatakan, kebijakan kenaikan UMK saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

"Pemerintah sekarang menganjurkan kenaikan upah ini menggunakan PP Nomor 36, dimana PP 36 ini sangat merugikan kepentingan buruh," jelasnya.

"Karena kalau dari PP 36 itu kenaikan hanya satu sekian persen. Jadi sangat tidak layak bagi kaum buruh yang mana dua tahun ini sudah cukup sudah menderita karena banyak yang dirumahkan, pemotongan gaji, makanya kami berharap kenaikan bisa 10 persen," ungkapnya lagi.

Baca juga: Tok! UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Hanya Naik Rp 37 Ribu jadi Rp 4.453.953

Baca juga: UMK 2022 Bekasi Diusulkan Naik Rp33 Ribu, Buruh Bakal Geruduk Kantor Wali Kota: Kami Tutup Pintu

Kalau pun tetap harus menggunakan PP Nomor 36, Rudi berharap ada kebijakan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris, terkait kenaikan UMK ini.

"Harapann kalau memang Pak Gubernur Jawa Barat menggunakan PP 36, tapi pak wali bisa memberikan solusi lain untuk meringankan beban buruh. Misalnya ada kebijakan jaminan sosial yang diberikan pada kaum buruh," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved