Breaking News:

Fakta UMK 2022 di Bekasi yang Mengacu pada Omnibus Law dan PP No 36, di Kabupaten Tak Ada Kenaikan

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Bekasi telah dirampungkan dengan nilai kenaikan yang berbeda. 

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Rr Dewi Kartika H
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu (10/11/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Bekasi telah dirampungkan dengan nilai kenaikan yang berbeda. 

Kenaikan UMK dibahas melalui Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi dan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi.

Hasil pembahasan berupa usulan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk selanjutnya dikeluarkan SK (surat keputusan).

Gaji Buruh Kota Lebih Tinggi 

Hasil akhir dari rapat pembahasan UMK 2022 telah menetapkan usulan besaran kenaikan yakni, Kota Bekasi 0,71 persen sedangkan Kabupaten Bekasi nol persen.

Pemerintah Kota Bekasi telah sepakat mengusulkan kenaikan UMK 2022 sebesar 0,71 persen atau naik Rp33.000.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indahyarti, usulan telah disepakati melalui forum Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

"Dari hasil kesepakatan, kita kenaikan ada di 0,71% atau sebesar 33.000 rupiah," kata Ika, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Peran Depeko Tak Berguna Gara-gara Omnibus Law, Wali Kota Bekasi: Itu yang Buat Presiden

Dari kenikan itu, upah buruh di Kota Bekasi naik dari RpRp4.782.935,64 menjadi sekitar Rp4.815.935 per bulan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved