Breaking News:

Gubernur Anies Surati Kemnaker RI Usulkan Formula Penetapan UMP Ditinjau Kembali

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyurati Kemnaker RI terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP.

Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan temui massa buruh di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemnaker RI pada 22 November 2021 lalu.

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI Jakarta melihat adanya ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

"Kami minggu lalu berkirim surat ke Menteri tenaga kerja. Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan kepada seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya bila diterapkan di Jakarta maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar Rp38 ribu. Kami melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibanding tahun tahun sebelumnya," jelas Anies di Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Demo UMP DKI, Massa Buruh Bawa Bendera Kuning hingga Keranda Mayat: Ini Sebagai Matinya Hati Nurani

Berdasar formula yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen atau naik sebesar Rp37.749.

Kenaikan ini, kata Anies, dirasa sangat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan bila mengacu pada peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.

Baca juga: Demo di Balai Kota Memanas, Massa Buruh Lempar Botol ke Arah Kantor Gubernur Anies

"Tahun 2021 ketika kita putuskan tahun lalu, kenaikannya 3,2 persen. Tahun tahun sebelumnya di Jakarta kenaikan UMP 8,2 persen, 8,0 persen, 8,7 persen, 8,0 persen. Tahun lalu memang ada krisis makanya turun, makanya masuk akal menjadi 3,2 persen. Tetapi, ketika ditetapkan untuk tahun 2022, hanya 0,85 persen, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ungkapnya.

Ia pun mengklaim terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk mengumbar masalah.

Sehingga kala berhadapan dengan massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, hal inilah yang diutarakan orang nomor satu di DKI itu.

Massa buruh paksa masuk ke dalam Balai Kita DKI dan sempat terlibat aksi saling dorong hingga lempar botol, Senin (29/11/2021)
Massa buruh paksa masuk ke dalam Balai Kita DKI dan sempat terlibat aksi saling dorong hingga lempar botol, Senin (29/11/2021) (Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)
Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved