Breaking News:

Cerita Kriminal

Kejari Depok Serahkan Uang Restitusi Sebesar Rp 18 Juta ke Korban Pidana Perlindungan Anak

Kejaksaan Negeri Depok menyerahkan uang restitusi kasus tindak pidana perlindungan anak dengan terpidananya berinisial SPM.

Dwi Putra Kesuma / Tribun Jakarta
Penyerahan uang restitusi pada korban tindak pidana perlindungan anak di Kejari Depok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG – Kejaksaan Negeri Depok menyerahkan uang restitusi kasus tindak pidana perlindungan anak dengan terpidananya berinisial SPM.

Penyerahan uang restitusi ini dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro didampingi stafnya, dan juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius PS Wibowo, dan kuasa hukum dari dua anak yang menjadi korban.

Total nilai uang restitusi yang diserahkan kepada dua korban sebesar Rp 18 juta, sebagai pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Untuk informasi, terdakwa SPM terbukti melakukan pencabulan dan dinyatakan melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Terpidana SPM telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta dan terdakwa juga dihukum untuk membayar uang restitusi kepada korban dengan total Rp 18 juta,” ujar Sri Kuncoro dalam acara penyerahan uang restitusi di Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Senin (29/11/2021).

Sri mengatakan, putusan pembayaran uang restitusi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim karena dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut  permohonan restitusi yang mana besaran nominal restitusi berdasarkan perhitungan dari LPSK.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK mengapresiasi atas keberhasilan Kejaksaan Negeri Depok dalam memasukan permohonan pembayaran uang restitusi dalam tuntutannya.

Baca juga: Pria Paruh Baya di Tapos Depok Tiba-tiba Ambruk dari Motor dan Meninggal Dunia

“Pembayaran uang restitusi ini untuk wilayah Jawa Barat baru Kejaksaan Negeri Depok yang mengajukan dalam tuntutannya dan  berhasil dieksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Antonius di lokasi yang sama.

Balik ke Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri mengungkapkan terjadi tren peningkatan perkara dengan korban anak di Kota Depok beberapa bulan belakangan ini.

Dari data pada tahun 2021, terdapat total 43 SPDP dengan korban anak dan 22 di antaranya telah dinyatakan lengkap dan dilakukan penuntutan.

“Dalam beberapa waktu lalu setelah melihat statistik terjadi kenaikan terkait perkara dengan korban anak maka melalui bidang Intelijen Kejari Depok telah melakukan upaya penerangan dan penyuluhan hukum khususnya terkait dengan masalah perlindungan anak,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved