Pekan Lalu Diteriaki Presiden, Anies Kembali Dapat Sambutan Hangat Buruh Saat Ngemper Bareng

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mendapat sambutan hangat dari para massa buruh.

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Yogi Jakarta
Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergaya santai saat menemui massa buruh di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mendapat sambutan hangat dari para massa buruh.

Diketahui, Anies menemui massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat terkait tuntutan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

Bila pada pekan lalu Anies diteriaki presiden oleh massa buruh, kini orang nomor satu di DKI Jakarta itu tampak ngemper bareng di jalanan sambil mendengarkan keluh kesah buruh.

Aksi duduk bareng ini pun mampu meredam suasana yang sempat memanas.
Padahal sebelumnya, massa buruh terus mencoba merangsak masuk ke Kantor Gubernur DKI itu.

Bahkan, situasi sempat memanas hingga terjadi aksi lempar botol air minum kemasan ke dalam Balai Kota DKI Jakarta.

Baca juga: Tanpa Dihadiri Gubernur Anies, DPRD Sahkan APBD DKI Tahun 2022 Sebesar Rp82,47 Triliun

Massa buruh meminta Anies tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah tidak boleh membuat keputusan strategis pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebab dinyatakan inkostitusional bersyarat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasannya menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia terkait Upah Minimun Provinsi (UMP).

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah dikirimkan ke Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu dengan pembahasan usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergaya santai saat menemui massa buruh di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergaya santai saat menemui massa buruh di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. (Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Adapun alasannya yang dikemukakan yakni lantaran formula ini tak cocok bila diterapkan di Ibu Kota.

"Saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah bukan untuk mengumbar masalah.

Jadi ketika ada ini, kita akan lakukan, kita bersurat kepada Kementerian tenaga kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," katanya di Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021).

Pasalnya, dalam formula yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen atau naik sebesar Rp37.749.

Orang nomor satu di DKI ini menyebut jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan bila mengacu pada peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.

"Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Oleh karna itu Kita mengirimkan surat formulanya harus memberikan rasa keadilan.

Baca juga: Gaya Santai Anies Baswedan Duduk di Jalanan Temui Massa Buruh yang Paksa Masuk Balai Kota

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved