Breaking News:

Beda dengan Provinsi Lain, Wagub Ariza Ungkap Alasan Formula Penetapan UMP Tak Cocok di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ungkap alasan formula penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) tak cocok digunakan di Jakarta.

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Massa buruh yang kembali geruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ungkap alasan formula penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) tak cocok digunakan di Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ungkap alasan formula penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) tak cocok digunakan di Jakarta.

Ia menyebut kenaikan yang hanya 0,85 persen ini berbanding terbalik dengan inflasi di Jakarta sebesar 1,14 persen.

Sehingga formula ini memang tak cocok karena kenaikan UMP di Jakarta saat ini tidak layak.

"Provinsi lain tuh punya kabupaten, kota. Ketika provinsi menetapkan kabupaten kota naik semua. Kan beda coba-cobalah di Jawa Barat, di Jawa Tengah naik semua kan itu antara Provinsi dengan kabupaten kota berbeda," jelasnya, Selasa (30/11/2021).

Namun, UMP di DKI justru diberlakukan untuk seluruh kota administratif lantaran perbedaan ini.

Baca juga: Buruh Kepung Lagi Kantor Anies di Balai Kota, Separuh Jalan Medan Merdeka Selatan Dipenuhi Massa

"Kita kan enggak bisa berbeda. Kita kan kota administratif. Jadi apa yang diputuskan oleh provinsi sama dengan kabupaten kota di provinsi lain, dia ada solusi apa yang ditetapkan oleh provinsi. Kemudian penetapan oleh kabupaten berbeda," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Anies telah berkirim surat ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Baca juga: Pekan Lalu Diteriaki Presiden, Anies Kembali Dapat Sambutan Hangat Buruh Saat Ngemper Bareng

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu.

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidak sesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved