Breaking News:

Buruh Kepung Lagi Kantor Anies di Balai Kota, Separuh Jalan Medan Merdeka Selatan Dipenuhi Massa

Ratusan buruh kembali menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/11/2021). Aksi unjuk rasa ini akan dilakukan hingga siang hari.

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Ratusan buruh kembali menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/11/2021). Aksi unjuk rasa ini akan dilakukan hingga siang hari. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ratusan buruh kembali menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/11/2021).

Sekitar 250 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (SP RTMM-SPSI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dilengkapi dengan satu mobil komando, massa yang tiba sejak pukul 10.30 WIB ini terus melakukan orasi di depan Balai Kota DKI.

"Kami menuntut Anies mencabut UMP DKI. Kami gak minta banyak banget, naik 5 persen aja. Itu bukan angka mistis tapi angka realistis," ucap orator dari mobil komando di lokasi.

Rencananya aksi unjuk rasa ini akan dilakukan hingga siang hari.

Baca juga: Crazy Rich Priok Bawa Mobil Canggih ke Balai Kota, Anies Tak Tertarik Beli: Saya Naik Kijang Aja

Petugas kepolisian telah melakukan penjagaan di sekitar lokasi, seperti membuat barikade polisi hingga mengatur lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Hingga berita ini diturunkan, kendaraan masih bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan meskipun massa buruh memenuhi separuh badan jalan.

Massa buruh yang kembali geruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021)
Massa buruh yang kembali geruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021) (TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH)

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa ini turut mendesak Anies mencabut surat keputusan (SK) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Massa buruh meminta Anies tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah tidak boleh membuat keputusan strategis pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebab dinyatakan inkostitusional bersyarat.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved