Plinplan PDIP Soal Sahroni Jadi Ketua Formula E, Sempat Bungkam Kini Teriak: Semua Bermuatan Politis

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyebut, penunjukan Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E sarat unsur politis dibandingkan profesionalisme.

Hal ini dikatakan Gilbert setelah mendengar pernyataan politisi NasDem itu usai ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi posisi tersebut.

"Sepanjang pengamatan, tidak ada satupun pernyataan teknis profesional yang dilontarkan olehnya maupun IMI (Ikatan Motor Indonesia)," ucapnya, Rabu (1/12/2021).

"Pernyataan yang keluar semua bermuatan politis, mulai dari meningkatkan ekonomi, serta akan menaikkan citra Jakarta dan Indonesia," sambungnya.

Belum lagi pernyataan Co-Founder Formula E Alberto Longo yang sempat menyebut venue atau lokasi sirkuit balap mobil bertenaga listrik itu akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Pernyataan itu tentunya bukan ujug-ujug, tapi atas paparan yang dia dengar," ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun menegaskan, mayoritas warga DKI tidak membutuhkan balap Formula E.

Baca juga: PDIP Ogah Komentari Sosok Ketua Pelaksana Formula E: Kita Soal Transparasi Anggaran

Terlebih, balap mobil bebas emisi ini tidak begitu dikenal dan masih kalah pamor dibandingkan ajang balap lainnya, seperti MotoGP dan Formula 1.

"Pendekatan politis yang akhirnya mengecilkan profesionalisme akan dinilai oleh masyarakat seluruh Indonesia," kata Gilbert.

"Seperti janji kampanye yang diminta aksi nyata bukan sekedar narasi atau retorika," tambahnya menjelaskan.

Sempat Bungkam

Pernyataan Gilbert hanya berselang lima hari dari pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Seperti plinplan, narasi yang disampaikan berbeda sama sekali. Sebelumnya bungkam, justru kini mengkritisi.

Pada Jumat (26/11/2021), Gembong mengaku tidak ingin mencampuri penunjukkan Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E.

Menurut Gembong, perkara penunjukkan ketua pelaksana terlalu teknis.

Pihaknya hanya akan berbicara banyak tentang anggaran yang menurutnya mubazir dan tidak bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Itu kan teknis. Teknis pelaksanaan urusan eksekutif lah dan eksekutif kan sudah mendelegasikan kepada JakPro. Itu urusan JakPro, kita gak ikut campur urusan itu. Urusan JakPro sama eksekutif silakan mau menghire siapa, mengajak siapa, itu hak nya eksekutif dan penyelenggara," jelas Gembong.

Saat itu, Gembong tidak menaruh curiga soal unsur politis pada sosok Sahroni.

Pasalnya Gembong bersama sejumlah Dewan Kebon Sirih lainnya hanya mengurusi perihal anggaran untuk commitment fee.

Sedari awal, kata Gembong, tujuan interpelasi lantaran tak adanya transparasi dana kepada DPRD DKI.

"Urusan kita kan soal transparasi anggaran aja. Ketika bicara Formula E mau dilaksanakan silakan, tetapi konsekuensinya adalah interpelasi yang kita gulirkan masih on." 

"Oh itu kan interpelasi masih rapat paripurna yang ditunda kan, masa dibuka enggak ditutup, ngablak terus dong," tandasnya.

PSI Kritik NasDem

Penunjukan Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E di DKI belakangan memang menuai polemik.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah-langkah Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni terkait pelaksanaan Formula E membahayakan posisi Presiden Jokowi.

Maka itu, Sekjen PSI Dea Tunggaesti menilai Nasdem seharusnya minta Sahroni mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil tersebut.

“Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan minta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan Anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan ketua pelaksana Formula E. Meskipun Mas Sahroni menjadi ketua pelaksana Formula E sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), hal itu tidak dapat dipisahkan dari jabatannya di Nasdem,” kata Dea dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (30/11/2021).

Dea mengatakan langkah Sahroni membahayakan karena membawa-bawa  Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

“Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi,” lanjut Dea.

Dea mengatakan, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca juga: PDIP dan PSI DPRD DKI Masih Ingin Gulirkan Interpelasi Formula E, NasDem Beda Sikap

“Meski lebih junior, tak ada salahnya kami mengingatkan saudara tua. Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landai. Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keterangan bahwa dirinya telah menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix.

Dalam pelaksanaannya nanti, Sahroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix.