Breaking News:

Tak Ada Gubernur Anies, Perwakilan Buruh Akhirnya Bertemu Disnaker DKI

Perwakilan buruh melakukan pertemuan dengan pihak Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Perwakilan buruh lakukan pertemuan dengan Disnaker DKI, Rabu (8/12/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Perwakilan buruh melakukan pertemuan dengan pihak Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Setelah melakukan orasi perihal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), akhirnya sejumlah perwakilan buruh diaudiensi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah.

"Diterima Kesbangpol dan Disnaker di lantai 15 karena Aniesnya nggak ada," ujar satu diantara petugas kepolisian kepada perwakilan buruh saat memasuki halaman Balai Kota DKI, Rabu (8/12/2021).

Selama pertemuan tersebut berlangsung, ribuan massa buruh sisanya tetap melakukan orasi di depan Balai Kota DKI.

Kembali kepung Balai Kota DKI

Perwakilan buruh lakukan pertemuan dengan Disnaker DKI, Rabu (8/12/2021)
Perwakilan buruh lakukan pertemuan dengan Disnaker DKI, Rabu (8/12/2021) (Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Massa buruh desak perwakilannya masuk ke dalam Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Setelah melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik termasuk di kawasan Patung Kuda, massa buruh dari berbagai federasi kembali mengepung Balai Kota DKI.

Mereka tiba sekira pukul 15.15 WIB dan langsung melakukan orasi lanjutan.

Baca juga: Massa Buruh Kepung Balai Kota DKI Sampai Sore, Pertanyakan Balasan Surat Anies ke Kemnaker RI

Kali ini, kehadiran mereka untuk menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal formula penetapan UMP.

Mereka menuntut kabar terbaru dari hasil surat yang dikirimkan Anies kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Baca juga: Buruh Demo di Kawasan Monas, Cek Penyesuaian Rute Bus Transjakarta Berikut!

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu.

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidak sesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, massa buruh meminta perwakilan mereka diaudiensi dengan pihak Pemprov DKI.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved