Breaking News:

Surat Anies ke Kemenakar Soal UMP Belum Ada Kejelasan, Wagub DKI: Kami Masih Menunggu

Terus didesak merivisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 oleh buruh, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya angkat bicara.

Dionisius Arya Bima Suci / Tribun Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta - Terus didesak merivisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 oleh buruh, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya angkat bicara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Terus didesak merivisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 oleh buruh, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya angkat bicara.

Ia mengatakan pihak Pemprov DKI Jakarta telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tentunya dengan harapan formula penetapan UMP bisa diperbaiki.

Namun, lagi-lagi regulasi tetap berada di tangan pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah.

Sehingga apa yang telah ditetapkan tetap harus diikuti oleh pihaknya sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga: Menanti Revisi UMP DKI 2022, Buruh Beri Peringatan Serius Kepada Gubernur Anies: Ancam Mogok Kerja

"Jadi Pemprov sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian. Kami berharap formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di kami," kata Ariza, Kamis (9/12/2021).

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu.

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Gambir, Senin (1/11/2021).
Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Gambir, Senin (1/11/2021). (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidak sesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

Sayangnya, sejauh ini pihak Pemprov DKI masih menunggu. Pasalnya, kata Ariza, pemerintah pusat juga memiliki sejumlah pertimbangan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved