Akan Ada Penyekatan dan SIKM saat Libur Nataru? Ini Kata Wagub Ariza

Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mendirikan pos-pos pelayanan di kawasan tersebut. Nantinya, pos pelayanan itu akan diisi petugas Dinas Perhubungan

TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Suasana di pos penyekatan Lampiri, Jalan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terjadi penurunan jumlah kendaraan pada PPKM Darurat hari keenam, Kamis (8/7/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, kebijakan penggunaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) tidak akan diterapkan saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.

"Insya Allah mudah-mudahan tidak ada SIKM," ujarnya saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, Minggu (12/12/2021).

Ariza juga memastikan, tidak penyekatan di wilayah-wilayah perbatasan DKI dengan kawasan penyangga ibu kota.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mendirikan pos-pos pelayanan di kawasan tersebut. Nantinya, pos pelayanan itu akan diisi petugas Dinas Perhubungan hingga unsur TNI-Polri.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sisa 258, Dinkes Klaim Makin Terkendali

"Saat Natal dan Tahun Baru 2022 kami sudah menyiapkan beberapa (aturan), Insya Allah tidak ada penyekatan," ujarnya.

"Namun nanti akan didirikan pos-pos pelayanan yang dibuat oleh Pemprov, oleh Dishub, oleh Polda Metro dan instansi terkait," sambungnya.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Tetap Buka Tempat Karaoke Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember 2021

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

Dilansir dari lembaran Inmendagri, Jumat (10/12/2021), aturan ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Kemudian, pada saat Inmendagri yang baru ini berlaku, Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca juga: Imbas Pandemi, 300 Orang Korban PHK Mengadu ke Pemkot Jakarta Selatan

Adapun rincian aturan Inmendagri Nomor 66 adalah sebagai berikut,

Kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar melakukan:

Pertama, selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:

a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved