UMR

Anies Baswedan Naikkan UMP 2022 DKI Jakarta 5,1 Persen, Apindo Sebut Keputusan Itu Salahi Aturan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta ungkap alasan menolak revisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta menjadi 5,1 persen.

Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Suharno
Tribunnews.com
Ilustrasi upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta ungkap alasan menolak revisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta menjadi 5,1 persen.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 dinilai Apindo melanggar aturan pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan.

Selain itu, rupanya ada alasan lain terkait penolakan revisi ini.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan revisi ini dapat berpengaruh ke seluruh Indonesia.

Baca juga: Kenaikan UMR DKI Jakarta Direvisi Jadi Rp4,6 Juta, Simak Daftar 113 UMK dan 34 UMP Seluruh Indonesia

Pasalnya Jakarta merupakan Ibu Kota yang menjadi barometer nasional.

Sehingga wilayah atau provinsi lain dapat melakukan hal serupa dengan mendesak revisi UMK.

TONTON JUGA:

"Ini sudah terjadi. Kenapa kami menolak? Karena dampaknya bisa berpengaruh ke seluruh Indonesia," katanya kepada TribunJakarta.com, Selasa (21/12/2021).

"Jakarta sebagai barometer nasional memberikan contoh yang kurang baik, maka berdampak kepada masyarakat berbuat yang sama karena lihat Jakarta, Jakarta Ibu Kota negera metropolitan membuat suatu gebrakan ini berarti semua akan ikutan. Nah kalau semua udh kayak bgtu ini negara NKRI atau bukan," sambung Nurjaman.

Baca juga: Permasalahan Sampah Jakarta Tak Pernah Ada Solusi, PDIP Jakut: Kinerja Anies Sangat Buruk

Ia pun tak berharap revisi UMP ini bakal memicu kekisruhan di wilayah lain.

"Saya tidak  berharapkan itu dan siapa yang akan berbuatkan chaos? kan gitu, yang kalau chaos siapa yang rugi? siapa yang celaka? buruh-buruh juga, pekerja-pekerja juga," lanjut Nurjaman.

"Ini yang mesti dipertimbangkan oleh kita semua, jangan berharap yang lebih-lebih seperti chaos. Berarti kalau ada chaos siapa yang salah? pemerintah yang salah, akibat ulah pemerintah jadi begini," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta terima keluhan dari dunia usaha usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen.

Baca juga: Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan Banjir Akses Jalan Lumpuh, Mobil Mogok dan Pemotor Lewat Trotoar

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan keluhan yang datang menyebutkan kenaikan UMP DKI 2022 dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved