Pemerintah Pusat Tidak Penuhi Kesejahteraan Buruh, Alasan Anies Sampai Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1%

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut, formulasi besaran UMP 2022 yang diatur dalam PP Nomor 36/2021 belum memenuhi rasa keadilan.

Istimewa/Dok. Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membuka Jakarta Film Week (JFW) 2021 di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021) malam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut, formulasi besaran UMP 2022 yang diatur dalam PP Nomor 36/2021 belum memenuhi rasa keadilan.

Pasalnya bila disesuaikan aturan dari pemerintah pusat itu, maka UMP DKI hanya naik 0,8 persen atau sekira Rp37.000.

Angka ini kemudian dirasa sangat rendah dan akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi keputusannya dan menaikkan UMP menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. 

"Angka itu dirasa belum memenuhi keadilan dan untuk memenuhi rasa keadilan akhirnya pak Anies memutuskan untuk meningkatkan UMP sebelumnya 0,8 persen menjadi 5,1 persen," ucapnya di Mal Senayan City, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2021).

Politisi senior Gerindra ini pun berharap, peningkatan UMP ini bisa meningkatkan kesejahteraan buruh.

Dengan demikian diharapkan juga roda perekonomian di ibu kota bisa kembali berputar setelah dihantam pandemi Covid-19.

"Keputusan ini diambil dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan untuk semua pihak," ujarnya.

Baca juga: Bappenas Dukung Kebijakan Gubernur Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

Ia pun menyebut, keputusan ini diambil bukan untuk memberatkan para pengusaha.

"Kebijakan ini untuk membantu kaum buruh dan karyawan, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat," tuturnya.

Alasan Anies

Diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 menjadi 5,1 persen.

Artinya, tahun depan UMP DKI menjadi Rp 4.641.854 atau naik Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Anies mengatakan, kebijakan ini diambil setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved