Anies Dinilai Tak Konsisten soal Kebijakan UMP 2022 Naik 5,1%, Apindo: Sentimen Negatif Bisa Muncul

Hal ini disebutnya bisa mempengaruhi elektabilitas Anies yang digadang-gadang bakal menjadi Capres pada 2024 mendatang.

Kompas Tv
Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Apindo Nurjaman 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM.COM, GAMBIR - Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman menyebut, keputusan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 jadi 5,1 persen bisa menciptakan sentimen negatif buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini disebutnya bisa mempengaruhi elektabilitas Anies yang digadang-gadang bakal menjadi Capres pada 2024 mendatang.

"Dengan keluarnya kebijakan ini, sentimen negatif bisa muncul. Saya khawatir sentimen negatif ke pak Anies akan ada dengan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai aturan ini," ujarnya dalam acara podcast di kanal Youtube TribunJakarta.com, Kamis (23/12/2021).

Nurjaman menjelaskan, sentimen negatif ini bisa muncul lantaran Anies dianggap tidak konsisten dalam membuat kebijakan.

Baca juga: Pemerintah Pusat Tidak Penuhi Kesejahteraan Buruh, Alasan Anies Sampai Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1%

Sebab, Anies sebelumnya sudah menerbitkan aturan soal kenaikkan UMP 2022 sebesar 0,8 persen pada 21 November lalu. Namun, keputusan itu diubah beberapa kemudian dan Anies memutuskan menaikan UMP DKI 2022 jadi 5,1 persen atau Rp225,667.

Keputusan merevisi besaran kenaikan UMP 2022 dibuat Anies setelah ratusan buruh beberapa kali menggeruduk Balai Kota.

"Semua teman kami di daerah cemas, kebijakan karena desakan enggak bagus. Sentimen negatif bisa muncul karena beliau dianggap enggak konsisten," ujarnya.

Baca juga: Bappenas Dukung Kebijakan Gubernur Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

Anies dinilai ciptakan kegaduhan

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Kamis (18/11/2021).
Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Kamis (18/11/2021). (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

Kebijakan yang diambil Anies ini bisa menyebabkan kegaduhan ekonomi di Indonesia.

"Dampaknya bukan hanya DKI, karena ini kota metropolitan, ibu kota negara dan ini biasa menjadi awal dari kegaduhan ekonomi di Indonesia. Ini berbahaya," ucapnya dalam acara podcast yang disiarkan kanal Youtube TribunJakarta.com, Kamis (23/12/2021).

Bila kebijakan ini benar-benar diterapkan, ia khawatir gelombang demo besar-besaran bisa terjadi di berbagai daerah.

Para buruh pun akan memaksa kepala daerah di wilayah mereka masing-masing untuk mengikuti kebijakan yang diambil Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Disebut Mau Ubah Lagi UMP DKI 2022, Wagub DKI: Kami Memberikan yang Terbaik

"Efek domino kebijakan ini kalau keluar bisa kemana-kemana, Jawa Tengah dan Jawa Tengah semua akan terdampak," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved